[Locusonline.co] Bandung, – Terjadi dinamika yang serius dan krusial di Gedung DPRD Jawa Barat. Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat secara tegas mendesak agar alokasi bantuan pendidikan sebesar Rp218 miliar untuk siswa miskin harus dipastikan keberadaannya dalam APBD Murni 2026 melalui mekanisme pergeseran anggaran. Desakan ini muncul menyusul kekhawatiran bahwa dana krusial tersebut ternyata tidak teralokasi dalam pagu anggaran murni tahun ini, padahal sebelumnya tercantum.
Anggaran sebesar Rp218 miliar ini merupakan bagian dari perubahan skema bantuan dari Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang selama ini disalurkan ke sekolah, menjadi beasiswa yang diberikan langsung kepada siswa SMA/SMK swasta dari keluarga tidak mampu. Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menyatakan kekhawatiran mendalamnya.
"Dengan kondisi keuangan seperti sekarang, ini menjadi kekhawatiran. Jangan sampai APBD Perubahan juga alokasinya terbatas dan akhirnya beasiswa untuk anak-anak miskin tidak terpenuhi," ujar Yomanius Untung.
Dua Narasi Berbeda: Konflik Informasi Eksekutif dan Legislatif
Situasi ini memunculkan narasi yang bertolak belakang antara pihak eksekutif (Pemerintah Provinsi) dan legislatif (DPRD). Sementara Komisi V menyatakan anggaran itu "tidak ada" dalam APBD Murni, Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, secara konsisten dalam beberapa pernyataan menyatakan sebaliknya.
Herman menegaskan bahwa alokasi dana Rp218 miliar itu telah tersedia dan telah dibahas dengan DPRD. Ia menepis isu pencoretan bantuan pendidikan.
"Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp218 miliar. Fix di APBD Murni, bukan perubahan," tegas Herman Suryatman.
Latar Belakang Perubahan: Dari Bantuan Sekolah ke Beasiswa Siswa
Perubahan skema ini bukan tanpa alasan dan kontroversi. Berikut adalah perbandingan mendasar antara skema lama (BPMU) dan skema baru (Beasiswa Langsung):