LOCUSONLINE, PURWAKARTA - LSM Desak Penegakan Hukum Tindak Tegas Pelaku Pengiriman PMI: Pengiriman Pegawai Migran Indonesia (PMI) perempuan asal Purwakarta, baik yang formal maupun ilegal, masih marak terjadi. Kamis, 30 Januari 2025
Hal ini menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi para PMI perempuan yang dikirim secara ilegal.
Hermawan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Nawacita Rakyat Indonesia (GNRI) Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena ini.
Hermawan menjelaskan bahwa banyak PMI perempuan yang dikirim secara ilegal mengalami berbagai permasalahan, baik di negara tujuan maupun di daerah asal.
"Perempuan-perempuan itu ada yang bermasalah tidak saja setelah di negara tujuan mereka, ada pula permasalahan timbul sejak di daerah asal. Salah satu contoh adanya penundaan keberangkatan setelah persiapan yang menurut mereka lengkap, baik tiket dan tujuan jelas dengan orang-orang yang sudah menunggu di negara tujuan yang siap menampung, kemudian keberangkatan ditunda karena ada kabar akan adanya sidak di Bandara yang terkadang sudah bocor duluan dan kabar rencana sidak tersebut sampai kepada para oknum, otomatis para oknum memilih untuk menunda keberangkatan calon PMI ilegal itu," ungkapnya.
Hermawan juga menyoroti risiko besar yang dihadapi para pelaku pengiriman PMI ilegal.
"Resiko besar untuk mereka para pelaku pelanggaran, tidak heran adanya keluhan dari para pelanggar, dari satu persoalan bisa berkembang ke berbagai persoalan dengan pelanggar lainnya yang menimbulkan kegaduhan diantara mereka, bahkan berujung kepada upaya pemerasan oleh oknum berikutnya. Jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan berkembang muncul oknum lain berikut. Ibarat judi kedapatan sama aparat jujur di proses sebagaimana mestinya, atau menjadi lahan kesempatan oknum selanjutnya untuk menekan para oknum sebelumnya agar memberikan sejumlah uang dengan alasan menjaga tersebarnya informasi kejadian tersebut. Hal ini terdengar sejak lama," jelasnya.
Hermawan menekankan pentingnya kejujuran dan upaya perbaikan dari para pelanggar.
"Akan lebih baik jika para pelanggar yang ingin berbuat baik agar tidak terulang pelanggarannya yang sama, dikomunikasikan bukan dengan seseorang saja, tapi harus dengan semua petugas atau berbagai pihak terkait. Lebih baik lagi dengan berbagai ahli hukum Internasional yang bertanggungjawab, yang bisa didekati untuk menyampaikan persoalan itu. Agar ketahuan mana yang bertanggungjawab mana yang tidak. Tentunya harus hati-hati menjaga ada kendala dari oknum yang tidak sependapat atau para oknum yang masih menginginkan berbagai pelanggaran itu berlangsung dengan berbagai alasan, salah satunya lahan mendapat keuntungan dari pelanggaran semacam itu terkendala, otomatis kebiasaan buruk para oknum terhenti," ucapnya.
Hermawan berharap agar kedepannya pengiriman pekerja dilakukan dengan keahlian dan perlindungan yang saling menguntungkan bagi pekerja dan pemberi kerja.
"Dukung Presiden Prabowo Subianto, kita berharap bersama mampu menghapus perbudakan, pengiriman pekerja harus dengan keahlian dan perlindungan yang saling menguntungkan bagi pekerja dan yang memberikan pekerjaan dengan saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain serta menimbulkan citra positif bagi kedua negara terkait. Tentunya ini butuh dukungan semua pihak, para pelanggar harus diganjar dengan setimpal sesuai pelanggarannya. Mari berkarya dengan penuh kasih dan bersih dari nista yang merugikan," pungkasnya.
Pewarta: Laela
Editor: Bhegin