LOCUSONLINE, JAKARTA - Masyarakat Bisa Gugat Pertamina: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki sejumlah mekanisme untuk menggugat pelaku usaha jika merasa dirugikan. Hal ini menyusul keresahan masyarakat terhadap dugaan pengoplosan Pertamax RON 92 dengan Pertalite RON 90 atau Premium RON 88, seperti yang diungkap oleh Kejaksaan Agung belum lama ini. Kamis, 27 Februari 2025

Dilansir dari Kompas.com, Ketua BPKN, Mufti Mubarok, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Gugatan bisa dilakukan oleh:

Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit," ujar Mufti.

Mufti menambahkan bahwa gugatan ini bisa diajukan kepada lembaga peradilan yang telah disebutkan setelah menyiapkan berkas dan bukti. "Dan selanjutnya, tentu saja pembuktian atau bukti-bukti adanya kerugian yang dialami konsumen harus dapat ditunjukkan dan memenuhi syarat," lanjut Mufti.

BPKN tidak mengajukan gugatan langsung dalam kasus dugaan pengoplosan Pertamax, tetapi mendampingi konsumen yang merasa dirugikan. Untuk itu, BPKN telah membuka layanan call center khusus agar bisa menampung laporan dan pengaduan dari masyarakat. "Pengaduan BPKN 153 sudah kita buka," kata Mufti.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga telah terjadi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Dilansir dari keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blend atau dioplos di depo/storage menjadi Pertamax. Pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.

"Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92," demikian bunyi keterangan Kejagung.

"Dan hal tersebut tidak diperbolehkan," imbuh keterangan itu.

Terkini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina. Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS); Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF); Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS); VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono (AP); Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga (MK); dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga (EC).

Sedangkan tiga broker yang menjadi tersangka yakni MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Editor: Bhegin