LOCUSONLINE, Bandung - Kota Bandung pada awal Maret 2025 dilanda bencana banjir yang cukup parah, menggenangi sejumlah kecamatan dan kelurahan. Banjir ini mengakibatkan ratusan rumah dan ribuan jiwa terdampak.

Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, Dian, banjir pertama kali terjadi pada tanggal 3 Maret 2025 di Kecamatan Rancasari, Kelurahan Derwati, dengan merendam 120 rumah milik 90 Kepala Keluarga (KK) yang menampung 270 jiwa. Di Kelurahan Mekarjaya pada hari yang sama, banjir juga menerjang 125 rumah atau 125 KK dengan 250 jiwa terdampak.

Banjir kemudian berlanjut ke Kecamatan Gedebage, tepatnya di Kelurahan Rancabolang pada tanggal 3 Maret 2025, diperkirakan merendam sekitar 400 hingga 480 rumah. Pada tanggal 4 Maret 2025, banjir kembali menerjang Kelurahan Derwati di Kecamatan Rancasari, kali ini dengan jumlah 60 rumah terendam.

Hujan deras yang terus mengguyur kota Bandung menyebabkan banjir kembali melanda pada tanggal 6 Maret 2025. Kali ini, Kecamatan Gedebage, khususnya Kelurahan Rancanumpang dan Rancabolang, menjadi sasaran banjir. Di Kelurahan Rancanumpang, diperkirakan sekitar 68 rumah tergenang, sementara di Kelurahan Rancabolang diperkirakan mencapai 400 rumah atau 480 KK terdampak.

Pada tanggal 7 Maret 2025, banjir kembali menerjang Perumahan Banyu Biru RW 10 di Kecamatan Rancasari, Kelurahan Mekarjaya dengan jumlah korban mencapai 400 rumah dan 400 KK. Di Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Kujangsari juga terdampak banjir dengan diperkirakan 30 rumah terendam.

Tidak hanya itu, pada tanggal yang sama, banjir juga menggenangi Perumahan Mustika Permai RT 07 RW 06 di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, dengan 150 rumah dan 150 KK atau 300 jiwa terdampak. Selain itu, banjir juga dilaporkan terjadi di Kelurahan Rancanumpang, Jalan Rancanumpang RW 01, RW 02, RW 03 di Kecamatan Gedebage dan di Griya Saluyu, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari.

Banjir yang menerjang Kota Bandung ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah dampak banjir serupa di masa mendatang, termasuk dengan meningkatkan sistem drainase dan tata kelola ruang. (**)