LOCUSONLINE, BANDUNG - Fraksi PDIP Walk Out saat Paripurna: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada DPRD Jawa Barat atas pernyataannya yang memicu ketegangan dengan lembaga legislatif tersebut. Ia mengakui telah mengecewakan anggota dewan dan menyadari adanya kemarahan terhadap dirinya hampir setiap hari. Senin, 19 Mei 2025

Permintaan maaf tersebut disampaikan Dedi dalam sambutan pada acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jabar dan Polda Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, yang turut dihadiri Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.

"Mohon maaf, Pak, saya banyak mengecewakan teman-teman di DPRD," ujar Dedi sambil menoleh ke arah Buky. Ia menambahkan, "Setiap hari banyak yang marah ke saya. Tapi saya senang dimarahi, karena orang yang marah ke saya biasanya jadi terkenal."

Permintaan maaf ini menyusul insiden walk out yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan saat rapat paripurna DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas pernyataan Gubernur Dedi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, 7 Mei lalu, yang dinilai merendahkan DPRD.

Dalam pidatonya saat itu, Dedi mengungkapkan bahwa sejumlah kebijakan dijalankan tanpa melalui konsultasi dengan DPRD. Ia menyebut proses koordinasi yang terlalu panjang dapat menghambat percepatan pembangunan, seperti dalam kasus penertiban bangunan liar di kawasan Sungai Bekasi dan wilayah Puncak.

Pernyataan tersebut menuai kritik keras dari anggota Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat. Ia menilai, pidato gubernur telah mendiskreditkan lembaga legislatif. “Gubernur tidak bisa menjalankan pemerintahan seorang diri. Perlu ada klarifikasi di forum resmi DPRD terkait pernyataan dalam Musrenbang,” kata Doni dalam interupsinya saat paripurna.

Senada, anggota DPRD Jabar lainnya dari Fraksi PDIP, Memo Hermawan, menilai hubungan antara eksekutif dan legislatif tengah berada dalam kondisi tidak harmonis. Ia mengajak seluruh anggota fraksinya, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, untuk meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menyarankan agar kedua pihak duduk bersama untuk mencari solusi. Menurutnya, baik legislatif maupun eksekutif harus saling memperkuat demi kemajuan Jawa Barat. (BAAS)