LOCUSONLINE, JAKARTA – Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya yang mengevaluasi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) di berbagai bidang urusan wajib. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kepuasan terhadap kinerja kepala daerah, namun muncul kesenjangan dalam penilaian terhadap institusi pemerintahan yang mereka pimpin.

Direktur Riset Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil, dalam pemaparan hasil survei yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Indikator pada Rabu (28/5/2025), mengungkapkan bahwa secara umum, publik menilai kinerja Pemprov cukup positif. Namun, sejumlah isu spesifik masih belum memperoleh apresiasi yang maksimal dari masyarakat.

“Secara umum, masyarakat cukup puas. Tapi ketika kita masuk ke detail isu seperti pengentasan kemiskinan atau kemudahan akses permodalan, banyak yang menilai masih belum optimal,” jelas Adam.

Salah satu temuan menarik datang dari Provinsi Jawa Barat. Meski tingkat kepuasan terhadap sosok Gubernur Dedi Mulyadi tergolong tinggi, penilaian terhadap kinerja institusi Pemprov di beberapa sektor menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.

“Di Jawa Barat, untuk isu kemiskinan hanya 42 persen responden yang merasa cukup atau sangat puas. Begitu juga dengan kemudahan akses permodalan dan pembinaan koperasi, masing-masing hanya 43 persen, serta peningkatan kualitas tenaga kerja di angka 47 persen,” ujar Adam.

Fenomena ini menunjukkan bahwa publik mampu membedakan antara citra pribadi pemimpin dengan kinerja institusi yang dipimpinnya. Meski Dedi Mulyadi mendapatkan apresiasi luas sebagai gubernur, tidak semua program Pemprov mendapatkan penilaian serupa.

Burhanuddin Muhtadi, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, mengamini kesenjangan persepsi ini. Menurutnya, fenomena semacam ini juga terjadi di beberapa provinsi lain, namun tidak setajam yang terlihat di Jawa Barat.

“Di Jabar menarik karena tingkat kepuasan terhadap gubernur sangat tinggi, tapi kinerja Pemprov dalam berbagai isu masih di bawah 50 persen. Ini menunjukkan adanya pemisahan persepsi antara pemimpin dan institusinya,” ungkap Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa dalam sejumlah kasus, perbedaan tingkat kepuasan antara gubernur dan wakil gubernur bahkan bisa mencapai 30 persen. Burhanuddin menilai, salah satu penyebab dari ketimpangan ini adalah pengaruh partisan dan kecenderungan publik untuk mengidolakan figur pemimpin.

“Sering kali yang disalahkan birokrasi atau kementerian, sementara pemimpinnya seolah tidak bertanggung jawab. Ini tidak sehat untuk demokrasi karena bisa memunculkan kultus individu,” tegasnya.

Burhanuddin pun mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan, pemimpin tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab terhadap kinerja birokrasi. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh yang mencakup baik individu maupun institusi demi memperkuat akuntabilitas dalam demokrasi. (BAAS)