LOCUSONLINE, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melontarkan kritik keras terhadap dugaan keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam kasus judi online yang diduga dijalankan dari dalam lingkup Kementerian Kominfo sendiri. Sabtu, 31 Mei 2025

Mahfud secara terang menyoroti peran Adhi Kismanto—tenaga ahli di Kominfo—yang disebut memiliki hubungan langsung dengan aktivitas perjudian digital. Ia menekankan bahwa Adhi bukanlah sosok lepas, melainkan pejabat resmi yang diangkat oleh Menteri Budi Arie.

“Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang berwenang. Namanya menteri,” ujar Mahfud dalam video yang beredar pada 30 Mei 2025.

Lebih tajam lagi, Mahfud mempertanyakan bagaimana seorang dengan latar belakang pendidikan tak jelas bisa diberi tanggung jawab dalam sistem digital negara, apalagi jika fasilitas negara kemudian digunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online.

“Kok ceroboh sekali, lalu menggunakan kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian?” kritik Mahfud tegas.

Pernyataan Budi Arie yang menyebut Adhi sebagai “ahli IT” dan langsung dipekerjakan tanpa proses seleksi formal, dianggap Mahfud sebagai cerminan bobroknya tata kelola birokrasi di tubuh Kominfo. “Masa gitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya,” ujarnya dengan nada heran sekaligus geram.

Dalam sorotan Mahfud, persoalan ini bukan sekadar soal individu. Ia menyindir langsung tanggung jawab struktural seorang menteri yang seharusnya mengawasi dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas di bawah kementeriannya.

“Padahal dia menteri. Dia mengangkat orang hanya karena ngaku bisa, lalu melakukan kejahatan. Dia harus bertanggung jawab,” ujar Mahfud.

Menolak anggapan bahwa tuduhannya bersifat politis atau tanpa dasar, Mahfud menyebut analisanya berangkat dari fakta dan logika tanggung jawab jabatan.

“Patut diduga keras bahwa Budi Arie terlibat. Atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi. Berarti bersama-sama melakukan,” tegasnya. “Lah ini bukan fitnah dong.”

Kasus ini membuka luka lama tentang lemahnya kontrol internal di institusi negara, dan kembali mengangkat pertanyaan krusial: apakah kita sedang menyaksikan kegagalan pengawasan atau justru pembiaran sistemik oleh pejabat publik? Jika tudingan Mahfud benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik kementerian—tetapi juga kredibilitas negara dalam memerangi kejahatan digital. (BAAS)