LOCUSONLINE, GARUT - Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang kini digencarkan pemerintah di berbagai wilayah kembali mengingatkan publik pada pola kebijakan lama yang minim kajian, terkesan dipaksakan, dan berorientasi kejar target. Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi desa, koperasi ini justru dikhawatirkan hanya menjadi simbol administratif belaka—jauh dari semangat pemberdayaan yang sesungguhnya. Minggu, 1 Juni 2025

Top-Down dan Minim Partisipasi

Di banyak desa, pembentukan Koperasi Merah Putih berlangsung cepat, tanpa diskusi menyeluruh dengan masyarakat atau analisis potensi lokal. Aparat desa lebih sering menerima perintah dari atas untuk segera membentuk koperasi, lengkap dengan struktur organisasi dan legalitasnya, tanpa panduan teknis yang memadai. Dalam situasi seperti ini, sangat jelas bahwa pendekatan partisipatif diabaikan demi pencapaian angka-angka keberhasilan semu.

Sejumlah tokoh masyarakat mengaku tak paham mengapa koperasi ini harus dibentuk, untuk siapa manfaatnya, dan bagaimana kelangsungan operasionalnya. Akibatnya, banyak yang hanya menjalankan instruksi agar terhindar dari tekanan administratif, bukan karena dilandasi kebutuhan nyata.

Ulangi Kesalahan BUMDes

Kondisi ini seolah mengulang kesalahan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dulu juga dikampanyekan secara besar-besaran, namun banyak yang berakhir stagnan bahkan mati suri. Salah satu sebab utama kegagalan BUMDes adalah karena pendiriannya dilakukan secara serentak dan tergesa, tanpa pemetaan potensi lokal dan kesiapan sumber daya manusia.

Banyak BUMDes yang akhirnya hanya eksis di atas kertas, karena masyarakat tidak memahami perannya, dan pengurusnya tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan bisnis. Program yang seharusnya menjadi solusi atas persoalan ekonomi desa justru menambah beban baru: aset mangkrak, keuangan tidak transparan, dan kepercayaan publik yang hilang.

Kini, skema pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan gejala serupa. Tanpa perubahan pendekatan, koperasi ini berisiko menjadi “BUMDes jilid dua”—gagah di laporan, tapi lumpuh di lapangan.

Kebijakan Kejar Setoran

Alih-alih fokus pada kualitas, kebijakan ini justru terjebak pada logika kejar setoran. Pemerintah daerah berlomba-lomba menyetorkan data jumlah koperasi yang terbentuk, sementara kondisi riil di desa menunjukkan bahwa banyak koperasi belum memiliki rencana bisnis, belum memahami sistem keuangan koperasi, bahkan belum memiliki anggota yang aktif.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, turut mengkritisi langkah ini. “Pemerintah terlalu tergesa dalam menyiapkan koperasi di desa tanpa peta jalan yang jelas. Ini bukan sekadar soal jumlah koperasi, tapi soal kelayakan usaha. Kalau hanya kejar angka, ya akhirnya koperasinya fiktif atau tidak beroperasi optimal,” ujarnya.

Tanpa Kajian, Rawan Gagal

Pemerintah tampak terlalu percaya diri bahwa koperasi adalah jawaban universal bagi masalah ekonomi desa. Padahal, setiap desa memiliki karakteristik unik, baik dari segi sumber daya, budaya, hingga dinamika sosial-ekonomi. Menyeragamkan solusi tanpa kajian mendalam justru berpotensi menciptakan masalah baru.

Laporan-laporan dari lapangan menunjukkan bahwa banyak desa belum siap mengelola badan usaha, apalagi koperasi yang memerlukan sistem keanggotaan, manajemen keuangan transparan, dan perputaran usaha yang sehat. Tanpa fondasi yang kokoh, koperasi akan menjadi bangunan rapuh yang mudah runtuh saat menghadapi realitas pasar.

Kesimpulan: Saatnya Evaluasi Serius

Pemerintah perlu meninjau ulang program Koperasi Desa Merah Putih sebelum terlambat. Jangan ulangi kegagalan BUMDes yang tumbuh karena paksaan, bukan kebutuhan. Program ini membutuhkan pendekatan berbasis data, keterlibatan masyarakat, pendampingan intensif, dan sistem monitoring yang berkelanjutan.

Seperti yang diperingatkan Bhima Yudhistira, “Kalau koperasi hanya jadi proyek jangka pendek, masyarakat desa justru akan semakin skeptis terhadap program-program pembangunan.” Ini saatnya pemerintah berhenti berlari mengejar angka dan mulai berjalan menyelami realitas. (BAAS)