LOCUSONLINE, GARUT — Ratusan sopir truk yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa akhirnya diterima DPRD Kabupaten Garut untuk melakukan audiensi bersama Komisi II, Kamis (12/6/2025), di aula gedung DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi yang dilakukan para sopir truk pasir, yang menuntut keadilan dalam distribusi material tambang dan normalisasi harga pasir. Ketua Koordinator Aksi, Devi Andriandi, memimpin langsung pertemuan dengan anggota dewan.
Dalam forum tersebut, Devi menyampaikan sejumlah keluhan utama para sopir, di antaranya mengenai dominasi truk-truk besar jenis tronton dalam pengangkutan pasir ke luar daerah yang menyebabkan sopir dump truk lokal kehilangan giliran muat dan harus menunggu hingga berhari-hari.
“Banyak sopir yang terpaksa menginap di lokasi tambang karena antrean panjang. Kami mendesak DPRD untuk mengatur kembali jam operasional kendaraan besar dan menormalisasi harga pasir yang saat ini merugikan kami,” ujar Devi di hadapan Komisi II.
Baca Juga :
Ratusan Sopir Dump Truk Kepung DPRD Garut, Tuntut Pemangkasan Jam Operasional Tronton dan Normalisasi Harga Pasir
Ia berharap hasil pertemuan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi menghasilkan solusi konkret melalui peran serta pemerintah daerah dan pelaku usaha tambang.
Sementara itu, aktivis lingkungan, Andri, yang turut hadir dalam audiensi, menyoroti persoalan legalitas tambang galian C di Kabupaten Garut. Ia menilai, banyak usaha tambang yang kesulitan memperpanjang izin karena birokrasi yang rumit, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Ada tambang ilegal bukan semata karena niat melanggar, tapi karena proses legalisasi yang berbelit. Pemerintah harus turun tangan mendorong percepatan perizinan agar tambang-tambang ini dapat beroperasi secara sah dan berkontribusi terhadap PAD,” tegas Andri.
Ia menambahkan, tambang resmi akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat kembali dinikmati masyarakat melalui pembangunan.
Audiensi ditutup dengan komitmen DPRD Komisi II untuk menampung aspirasi para sopir dan melakukan koordinasi lanjutan bersama pihak eksekutif serta pengusaha tambang guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. (Nuroni)