LOCUSONLINE, JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan pernyataan bernada seksis yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat berbicara di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, pada Selasa, 17 Juni 2025. Ucapan tersebut terekam dalam unggahan Instagram pribadi Dedi usai pertemuan tertutup di kantor Kemendikdasmen, Jakarta Selatan.
"Lebih baik sekolah di usia muda daripada janda di usia muda," ucap Dedi sembari tertawa. Ungkapan itu menuai sorotan dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk Komnas Perempuan yang menilai pernyataan tersebut melecehkan martabat perempuan, khususnya mereka yang menjadi kepala keluarga.
Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Simanjuntak, menegaskan bahwa seorang pejabat publik seharusnya tidak melontarkan ucapan yang memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap perempuan. “Dalam budaya masyarakat Indonesia, janda kerap menjadi sasaran stereotip negatif. Pernyataan seperti ini semakin memperburuk stigma tersebut,” ujarnya.
Baca Juga :
Inovasi Pendidikan SD Al-Muhajirin: Latih Kemandirian Siswa Lewat Pasar Mini dan Daur Ulang Limbah
Sondang juga mengingatkan bahwa pernyataan Dedi bisa dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). “Diskriminasi tidak hanya mencakup tindakan langsung, tetapi juga pernyataan atau sikap yang secara tidak langsung merugikan kelompok perempuan,” jelasnya.
Meski dilontarkan dalam konteks bercanda, kata Sondang, ucapan tersebut tetap berpotensi melanggengkan pelecehan verbal terhadap perempuan. “Ketika pejabat publik melegitimasi candaan seksis, maka upaya menegakkan keadilan dan kesetaraan menjadi semakin sulit,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Komnas Perempuan menilai pernyataan Dedi menyiratkan bahwa menjadi janda muda adalah kondisi yang buruk atau tidak layak, tanpa mempertimbangkan realitas kompleks di balik perceraian maupun pilihan hidup perempuan.
Komnas Perempuan pun menyerukan kepada seluruh pejabat publik untuk menjaga tutur kata serta menghindari ucapan yang mengandung stereotip atau bias gender. "Pejabat negara seharusnya menjadi teladan dalam memperjuangkan kesetaraan, bukan malah memperkuat stigma yang merugikan kelompok rentan," tutup Sondang. (BAAS)