LOCUSONLINE, JAKARTA — Forum purnawirawan TNI melontarkan ancaman serius kepada lembaga legislatif. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto memperingatkan bahwa mereka siap menduduki Gedung MPR RI jika Dewan Perwakilan Rakyat terus bungkam terhadap desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau pendekatan secara sopan melalui surat tidak direspons, maka tidak ada jalan lain kecuali kita ambil alih secara paksa. Kita duduki MPR. Karena itu, saya minta semua bersiap,” tegas Slamet dalam konferensi pers yang digelar Forum Purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Slamet menyebut kepemimpinan nasional berada dalam kondisi kritis jika tetap berada di bawah kendali Gibran. Ia mengajak masyarakat dan elemen bangsa untuk bangkit menyelamatkan negara dari kehancuran.
“Negara ini ada di ujung tanduk. Bertahan atau hancur. Mau tidak mau, kita semua harus bergerak,” tegasnya.
Kekecewaan juga dilontarkan terhadap sikap DPR yang dianggap abai dan tidak menghargai aspirasi para purnawirawan. Surat-surat permintaan pemakzulan yang telah dilayangkan, kata Slamet, tidak pernah dijawab, bahkan seolah diacuhkan.
“Padahal kami masih menggunakan jalur yang sopan. Tapi mereka? Tidak sopan. Tidak satu pun surat kami dijawab. Kalau begitu, kita selesaikan dengan cara jantan,” kata eks Wakil Gubernur Lemhannas itu dengan nada tinggi.
Ia juga menyerukan penyatuan kekuatan antara para purnawirawan dan rakyat sipil sebagai bentuk perjuangan bersama. Seruan ini disambut antusias oleh peserta forum yang menyatakan kesiapan turun langsung jika situasi tak berubah.
Baca Juga :
Ketua Komisi I DPR Minta MK Tolak Gugatan UU TNI
Acara konferensi pers itu kemudian ditutup dengan pembacaan Ikrar Kebangsaan yang memuat lima sila Pancasila sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara.
Sejumlah tokoh militer dan sipil hadir dalam forum ini, di antaranya mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, eks KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, politikus dan budayawan Erros Djarot, pakar hukum tata negara Refly Harun, dan mantan pejabat BUMN Said Didu.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku hingga kini belum menerima surat resmi terkait pemakzulan Wapres Gibran. Menurutnya, surat yang masuk ke parlemen tengah menumpuk seiring baru dibukanya masa sidang.
“Sidang baru dibuka hari Selasa, jadi surat-surat masih menumpuk. Tapi jika surat resmi pemakzulan sudah diterima, tentu akan kami proses sesuai mekanisme,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).
Puan menambahkan bahwa koordinasi lintas lembaga, termasuk MPR dan DPD, juga belum dilakukan karena dokumen resmi belum diterima Kesekjenan DPR.
Ancaman dari purnawirawan TNI untuk menduduki MPR sebagai bentuk protes politik bukan hanya mengguncang legitimasi parlemen, tetapi juga memperlihatkan kegentingan relasi sipil-militer dalam demokrasi Indonesia. Ketika institusi formal tak lagi dipercaya, maka tekanan dari luar sistem menjadi keniscayaan—bahkan ancaman. (Bhegin)