LOCUSONLINE, BANDUNG – Ketegangan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan akhirnya mereda, setidaknya di permukaan. Keduanya terlihat berpelukan di Sidang Paripurna DPRD Jabar, Selasa (1/7/2025), dalam momen yang diklaim sebagai tanda rekonsiliasi. Namun publik menilai, drama internal elite Pemprov ini lebih menyerupai sandiwara politik daripada solusi substansial.
Sebelumnya, hubungan Herman dan Erwan memanas setelah Erwan melontarkan kritik pedas. Ia menuduh Sekda melangkahi kewenangan, mengambil alih peran lapangan yang seharusnya menjadi ranah Wakil Gubernur. Bahkan, Erwan mengaku tak pernah diberi tahu soal pelantikan sejumlah kepala dinas. "Saya kecewa berat. Ini akumulasi. Saya bahkan tidak diberi informasi soal pelantikan," ujarnya tajam.
Tak hanya soal kewenangan, Erwan mengungkap masa lalu yang tak biasa. Ia mengklaim, Herman dulunya meminta bantuan secara personal agar bisa menjabat sebagai Sekda Sumedang. "Dulu, tengah malam dia datang ke rumah saya, memohon agar saya melobi bupati. Sekarang setelah menjabat Sekda Jabar, seolah lupa sejarah," sindirnya.
Baca Juga :
Penuhi Hasrat Balas Budi Politik Pemkab Garut Gelontorkan Dana Ratusan Juta? Sekda Terima Honor Rp 10 Juta?
Meski demikian, suasana mendadak berubah 'hangat' setelah keduanya menggelar pertemuan tertutup dan disebut-sebut “ngopi bareng”. Sekda Herman menyebut komunikasi sudah cair kembali, dan perbedaan hanya bagian dari dinamika birokrasi. “Yang penting tujuannya sama: Jawa Barat Istimewa,” ujarnya diplomatis.
Herman juga menegaskan loyalitasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Ia mengaku akan tetap bekerja secara profesional dan normatif. “Saya ini birokrat. Tugas saya membantu kepala daerah merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mencoba meredam eskalasi. Ia menuturkan bahwa Herman dan Erwan sebenarnya adalah “sahabat lama” sejak di Sumedang. “Mereka sudah bestie dari dulu. Saya tugaskan mereka hadir bareng di DPRD agar masyarakat tahu, suasana sudah kondusif,” ujar Dedi.
Namun, tak sedikit yang mencium aroma pencitraan dalam 'perdamaian kilat' ini. Banyak pihak menilai, panggung rekonsiliasi hanya formalitas belaka untuk menutup borok konflik kepentingan di internal Pemprov Jabar. Terlebih, persoalan fundamental seperti pengangguran, kemiskinan, hingga stunting yang disebut Herman, belum juga menunjukkan perbaikan signifikan.
Saat elite berseteru lalu mendadak akur di depan kamera, publik bertanya: apakah birokrasi dibangun untuk melayani rakyat, atau sekadar jadi panggung kekuasaan? (Bhegin)