ragam

Reses Rasa Layanan Prima: Bikin KTP Sambil Curhat "Banjir Dulu, Baru Diperhatikan"?

Minggu, 6 Juli 2025 | 11:26 WIB
Foto Istimewa

LOCUSONLINE, GARUT – Momentum reses yang seharusnya menjadi ajang anggota dewan mendengarkan aspirasi, tampaknya kini bergeser fungsi menjadi one-stop service center. Hal ini terlihat dari kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Garut Dapil I Masa Sidang III Tahun 2025, yang digelar di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (2/7/2025).

Dengan membawa embel-embel pelayanan publik, Pemkab Garut menurunkan "armada birokrasi" mulai dari urusan dokumen kependudukan hingga layanan kesehatan. Pelaksana tugas Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dedy Mulyadi, menyebut reses ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. "Silakan dicek lagi ya, kalau ada salah cetak, nanti revisi tahun depan," ujarnya saat menyerahkan dokumen kependudukan.

Di tengah suasana pasca-bencana banjir yang masih menyisakan lumpur dan keluhan warga, reses justru menjadi panggung pembuktian bahwa birokrasi bisa fleksibel juga. Mulai dari Dinas Kependudukan yang melayani pembuatan ulang KTP dan KK yang hanyut, hingga BPBD yang secara simbolik menyerahkan enam unit penyedot air kepada RW terdampak.

Baca Juga : PT Hoga Reksa Garment Dinilai Abaikan Instruksi Gubernur, Putra Daerah Leles Tersingkir dalam Rekrutmen



Anggota DPRD Garut, Puja Yudha Turnawan, menjelaskan bahwa Desa Haurpanggung dipilih karena baru saja menjadi langganan banjir pada 28 Juni lalu. Selain pelayanan dokumen, warga juga mendapatkan bingkisan bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan layanan kesehatan gratis dari Dinkes. Tampaknya, hanya salon keliling dan pangkas rambut yang absen dalam layanan ini.

Yudha menambahkan bahwa masyarakat juga diberi ruang untuk menyuarakan aspirasi mereka. Beberapa warga menyampaikan permintaan terkait perbaikan infrastruktur dan akses air bersih. “Sudah saya sampaikan ke Pak Sekda lewat telepon, semoga nanti bisa geser anggaran. Kita lihat saja realisasinya,” katanya sambil tersenyum.

Koordinasi lintas dinas ini tentu patut diapresiasi, meski tetap menyisakan pertanyaan: apakah bencana harus selalu menjadi tiket emas agar layanan publik datang lebih dekat? Ataukah ini bentuk baru kampanye, dengan format "banjir dulu, baru diperhatikan"? (Bhegin)

Tags

Terkini