LOCUSONLINE, JAKARTA — Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang dikerjakan menjelang usia 80 tahun kemerdekaan, tampaknya bukan sekadar soal memperbarui buku, tetapi juga bagaimana luka-luka masa lalu disesuaikan agar terasa lebih "ramah pembaca". Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mencoba meredam kritik dengan menyebut “banyak yang setuju kok”, seolah keriuhan publik hanyalah gema minor dari ruang kosong.
Di tengah isu penolakan publik terhadap revisi sejarah nasional, Fadli bersikeras bahwa prosesnya berjalan lancar dan akan segera masuk tahap uji publik.
“Sebentar lagi ke masyarakat dan sejarawan,” ujar Fadli usai menghadiri acara ulang tahun organisasi marga Simbolon, Senin (7/7/2025). Sayangnya, uji publik itu belum jelas bentuknya — apakah dialog terbuka, seminar terbatas, atau sekadar formalitas yang ujungnya sudah ditentukan.
Kontroversi memuncak sejak Fadli Zon sebelumnya menyatakan keberatan atas istilah "perkosaan massal" dalam catatan sejarah kerusuhan Mei 1998. Alih-alih mengakui kekejaman sebagai bagian tak terelakkan dari masa kelam, Fadli meminta publik melihat sejarah dengan “akal sehat”.
“Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi, sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” katanya.
Baca Juga :
Dibalik Nama, Terselip Ego Kekuasaan, Dedi Mulyadi Bapak Aing Nu Piomongeun!
Ironisnya, yang dipersoalkan bukan kebenaran datanya, tapi bagaimana fakta-fakta itu disampaikan — seolah luka sejarah hanya layak disebut jika sudah dirias secara akademis dan sopan. Apakah "kejujuran sejarah" itu berarti mengurangi kadar penderitaan dalam narasi, agar tidak mengganggu stabilitas suasana?
Fadli menegaskan tak bermaksud menyangkal kekerasan seksual, namun mengingatkan agar narasi sejarah tidak disimplifikasi. Namun di mata para penyintas dan keluarga korban, penyederhanaan bukan sekadar risiko — tapi sudah menjadi praktik lama dalam narasi sejarah resmi. Kata-kata seperti "kerusuhan", "ketegangan", dan "ketidakharmonisan sosial" terlalu sering menggantikan "pembunuhan", "pemerkosaan", dan "persekusi".
Penulisan ulang sejarah nasional kali ini melibatkan 113 ahli dan menghasilkan 10 jilid buku. Target rampungnya pun penuh simbol: 17 Agustus 2025 — tepat 80 tahun Indonesia merdeka. Sayangnya, kemerdekaan narasi tampaknya belum tentu milik semua.
Fadli Zon menolak tudingan politisasi sejarah, namun publik mencium aroma rekonstruksi yang terlalu rapih. Ketika sejarah menjadi proyek negara, maka pertanyaan yang muncul: sejarah versi siapa yang akan dikenang? Dan siapa yang harus disingkirkan demi "harmoni nasional"?
Narasi sejarah seharusnya membuat bangsa ini ingat, bukan nyaman. Tapi kini tampaknya ada keinginan untuk membuat masa lalu tidak terlalu kelam, agar generasi kini tidak terlalu murung. Jika demikian, sejarah bukan lagi alat pencarian kebenaran, melainkan instrumen rekayasa identitas kolektif yang sudah disesuaikan dengan selera penguasa.
Jika sejarah adalah luka, maka yang dibutuhkan bukan penyangkalan, tapi pengakuan. Jika sejarah adalah jendela bangsa, maka jangan diganti dengan kaca film buram agar tak terlihat. Kita tidak butuh narasi nostalgia yang steril. Kita butuh keberanian menatap masa lalu dengan jujur, meski menyakitkan — karena dari sanalah martabat bangsa dibangun. (Bhegin)