LOCUSONLINE, JAKARTA — Di tengah riuh anggaran negara yang ketat dan tumpukan masalah publik yang belum selesai, Polri tampaknya melangkah lebih maju — atau justru melompat terlalu jauh — dengan memamerkan deretan robot polisi dalam parade HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, 1 Juli 2025 lalu. Ada robot humanoid yang bisa hormat ke Presiden, ada juga “robodog” yang konon bisa mencium bahaya — asal jangan mencium kecurigaan publik. Selasa, 8 juli 2025
Yang paling menyita perhatian, tentu saja, bukan kecanggihan teknologi yang diperkenalkan, tetapi klaim Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa semua robot itu tak menguras anggaran negara.
“Enggak pakai anggaran kok, orang ini uji coba,” kata Kapolri seperti sedang menenangkan dompet publik.
Presiden Prabowo Subianto, yang hadir dalam perayaan itu, tampak kagum saat disapa oleh robot berseragam Polri lengkap dengan baret cokelat dan bendera Sabhara. Namun yang lebih menarik perhatian publik adalah bagaimana robot-robot berharga miliaran ini bisa dipamerkan tanpa anggaran. Atau setidaknya, begitu katanya.
Salah satu pengembang dari PT EZRA ROBOTICS Teknologi bahkan menyebut, harga satu unit robodog — versi robotik anjing pelacak — bisa menembus Rp 3 miliar. Itu pun untuk versi dasar. Jika ditambah fitur, harga bisa melompat lebih jauh, seperti imajinasi masa depan Polri.
Baca Juga :
Nyawa Kalah Mahal dari Tarif Kendaraan, Kapal Tenggelam Regulasi Ikut Karam
Namun dalam pembelaannya, Kapolri meyakinkan bahwa robot-robot tersebut hanyalah uji coba, hasil kerja sama dengan perusahaan teknologi dalam negeri. Meski demikian, publik bertanya: jika bukan dari anggaran, lalu dari mana biaya mainan mewah ini berasal? Dan kenapa uji coba bisa semewah itu?
Deretan robot ini diklaim bisa melakukan banyak hal: dari deteksi zat berbahaya, patroli lalu lintas, hingga misi pencarian korban bencana. Fungsi-fungsi mulia, tentu saja, namun sayangnya belum diiringi penjelasan transparan soal siapa membayar apa, dan berapa banyak yang akan dibeli nanti.
Lucunya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Polri justru tidak menyentuh isu robot sama sekali. Yang diajukan adalah tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun, dengan alasan gaji, rekrutmen, dan tunjangan. Tak ada satu kata pun soal robot canggih, seolah robot hanya muncul di panggung, bukan di anggaran.
Pamer teknologi Polri di HUT Bhayangkara seolah ingin menunjukkan bahwa kepolisian kita tidak kalah futuristik dibanding negara-negara maju. Namun saat publik bertanya soal kebutuhan mendesak seperti reformasi pelayanan publik, penyelesaian kasus yang mandek, atau minimnya personel di daerah rawan konflik, justru tak ada simulasi yang diperlihatkan.
Bahkan, jika menilik ulang, robot yang hormat kepada Presiden bisa jadi hanyalah simbol: kecanggihan teknologi tunduk pada pertunjukan seremonial, bukan pada penuntasan masalah real di lapangan.
Robot memang tidak bisa disuap, tidak mengenal lelah, dan tidak tidur saat patroli. Tapi sayangnya, robot juga tak bisa memahami nurani, apalagi menjawab kekecewaan masyarakat terhadap layanan hukum yang kerap tebang pilih.
Maka, pertanyaan krusialnya: apakah robot ini solusi dari masalah, atau hanya penyesat perhatian di tengah krisis kepercayaan?
Modernisasi bukan berarti mengganti manusia dengan mesin. Modernisasi sejati adalah ketika keadilan bisa diakses semua warga — tanpa harus menyapa robot terlebih dahulu. (Bhegin)