LOCUSONLINE, GARUT – Pemerintah kembali menggelar festival pencitraan bertajuk “Desa Bersinar” (Bersih Narkoba), kali ini berlokasi di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto, ditemani wakilnya Ariza Patria, dengan penuh optimisme mencanangkan program pemberantasan narkoba di desa yang sejak lama dikenal sebagai jalur strategis penyelundupan narkotika via pelabuhan-pelabuhan tikus.
Desa Sancang, yang memiliki garis pantai lebih dari 12 kilometer dan berbatasan langsung dengan Tasikmalaya, dipilih karena statusnya yang "rawan", bukan karena keberhasilan. Alih-alih menutup celah penyelundupan yang menganga, pemerintah memulai agenda penyelamatan generasi muda dengan mewajibkan tes urine bagi perangkat desa.
“Kami akan bentuk Satgas Anti-Narkoba Tingkat Desa. Seluruh perangkat desa dan BPD harus tes urine,” ujar Yandri dalam siaran pers, Rabu (9/7/2025).
Strategi perang melawan narkoba tampaknya dimulai dari kecurigaan terhadap para pejabat desa sendiri. Sebuah langkah yang ironis, mengingat akar masalah justru berada pada minimnya pengawasan jalur laut dan lemahnya penegakan hukum.
Yandri menyelipkan semangat ideologis dengan menyebut program ini sebagai implementasi dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu “Membangun dari Desa”. Namun, pembangunan yang dimaksud tampaknya lebih condong ke arah seremoni dan simbol ketimbang strategi struktural.
Tak ketinggalan, Kementerian Desa kembali menggadang-gadang program Koperasi Desa Merah Putih dan aktivitas tanam-menanam demi menyukseskan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sayangnya, upaya ini belum menyentuh akar dari praktik penyelundupan narkoba dan lemahnya kontrol di pesisir selatan.
Baca Juga :
Rakor Desa: Dari Janji Politik ke Panggung Tiktok, Syakur Curhat Soal Audit dan APBDes ‘Kaditu-Kadieu’
Sementara itu, Kepala Baharkam Polri Komjen Fadil Imran turut hadir mengafirmasi bahwa “lebih baik mencegah daripada menangkap”, sebuah pernyataan yang terdengar manis namun menggantung tanpa kejelasan implementasi.
BNN pun ikut menyemarakkan dengan jargon klasik “edukasi, komunitas, dan relawan” sebagai garda terdepan. Kepala BNN, Marthinus Hukom, mengingatkan pentingnya kolaborasi, seraya menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kemendes—sebuah dokumen yang seringkali hanya menjadi koleksi foto seremonial.
“Keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya, mengulang kalimat yang hampir selalu muncul setiap ada program baru.
Yang turut menjadi catatan, Kemendes PDTT baru saja mengajukan tambahan anggaran Rp 1,7 triliun untuk belanja pegawai dan internet, sementara masalah mendasar seperti pengawasan perbatasan laut dan jalur distribusi narkoba tetap menggantung di udara.
Alih-alih memperkuat keamanan laut, membekali pemuda dengan keterampilan, atau meningkatkan pengawasan logistik pesisir, pemerintah memilih memulai dari kantong-kantong desa, mewajibkan urin bersih sambil berharap laut selatan ikut ‘bersinar’.
Desa Bersinar boleh jadi langkah awal, tapi jika pelabuhan tikus tetap dibiarkan berkeliaran, maka jangan heran bila apa yang bersinar justru cuma panggung seremonial para pejabat—bukan masa depan desa.
Karena narkoba tak takut pada baliho dan pidato. Ia takut pada kebijakan yang benar-benar menyasar akar, bukan hanya permukaan. (Bhegin)