LOCUSONLINE, GARUT – Upacara Hari Koperasi ke-78 di SMKN 1 Garut, Sabtu (12/7), bukan sekadar seremoni tahunan yang dibungkus spanduk dan sambutan. Kali ini, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin tampil bak dirigen koperasi, meluncurkan 442 Koperasi Merah Putih di 442 desa dan kelurahan. Satu desa, satu koperasi. Satu nafas, satu harapan—katanya. Senin, 14 Juli 2025
Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih banyak menggantung hidup dari pinjaman rentenir dan diskon di warung daring, lahirlah koperasi-koperasi baru ini, lengkap dengan akta hukum, NIB, NPWP, hingga nomor rekening bank. Semua serba resmi. Semua serba cepat. Hanya dalam hitungan minggu. Negara, tampaknya, lebih gesit bikin koperasi daripada membina isinya.
“Ini bukti komitmen pemerintah dalam menjadikan koperasi pilar ekonomi,” ucap Bupati Syakur, seolah pilar-pilar sebelumnya tak pernah retak atau roboh.
Dengan nada penuh harap, Syakur menyebut koperasi akan jadi pemain utama dalam program MBG alias Makanan Bergizi Gratis. Ya, karena tidak cukup rasanya menambal perut lapar dengan nasi kotak—kini saatnya koperasi dilibatkan agar gizi datang lewat jalur ekonomi mikro.
Baca juga :
Pelayanan BUMD Banyak Dikeluhkan dan Terjadi Tindak Pidana Korupsi. Hati-Hati Bupati dan Sekda Bisa Terseret?
Tak ketinggalan, klinik desa juga masuk dalam rencana bisnis koperasi. Sebuah terobosan yang menarik: dari sembako, apotek, sampai logistik, koperasi lokal disulap jadi serba bisa. Mungkin tinggal tunggu waktu koperasi menjual drone dan vaksin.
Kepala Dinas Koperasi Garut, Ridzky Ridznurdhin, tampak puas. Ia menyebut koperasi bukan tujuan akhir, tapi alat menuju sejahtera. Alat yang kini datang serentak ke 442 titik—meski belum jelas apakah semua “alat” itu sudah punya operator yang paham cara menyalakannya.
“Pelatihan pengurus, SOP, pembiayaan, semua segera menyusul,” katanya, seperti juru kampanye program yang belum turun ke lapangan. Belum terbukti bisa jalan, tapi penghargaan sudah siap dibagikan. Beberapa insan koperasi diberi piala, mungkin sebagai pengingat bahwa di tengah koperasi-koperasi baru yang masih belajar berjalan, ada yang pernah, setidaknya, bisa berdiri.
Sayangnya, satu hal luput dari gegap gempita peluncuran: rakyat kecil tak butuh koperasi yang sekadar eksis di kertas. Mereka butuh koperasi yang hidup—dan mampu menolong mereka dari lilitan utang harian dan harga kebutuhan pokok yang tak kunjung logis.
Mendirikan koperasi memang mudah. Membangunnya agar tidak jadi bangunan kosong berkedok ekonomi kerakyatan, itu yang sulit. Tapi seperti biasa, pemerintah selalu unggul dalam urusan peluncuran. Soal keberlanjutan? Itu urusan nanti—atau urusan bupati berikutnya. (Suradi/Nuroni)