Ironisnya, presiden sudah menyebar kabar baik lebih dulu sebelum data lengkap tersedia. Publik pun bertanya-tanya: apakah kebijakan berbasis data, atau data yang harus menyesuaikan pidato?
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diklaim turun dari 4,82% jadi 4,76%. Upah buruh naik 1,78% jadi Rp3,09 juta. Namun, di banyak daerah, buruh tetap hidup pas-pasan dan mengeluh jam kerja semakin panjang dengan perlindungan yang tipis.
Lapangan kerja memang bertambah, tapi dominan di sektor informal—pasar yang rapuh, tanpa jaminan sosial, dan mudah dihempas krisis. Di sisi lain, BPS sendiri menyebut bahwa ketimpangan belum ditampilkan karena data belum tuntas.
Pernyataan Prabowo di forum PSI—partai yang dulu mengusung idealisme oposisi—berubah jadi panggung validasi kekuasaan. Apakah kemiskinan benar turun? Atau sekadar angka yang ditekan demi suasana hati?
“Kami ingin menyempurnakan data,” kata BPS soal penundaan rilis. Tapi sebelum data sempurna, narasi ‘kesuksesan’ sudah dijual ke publik. Sementara itu, rakyat tetap antre bantuan beras di ujung gang.
Pemerintahan yang sehat seharusnya mendasarkan optimisme pada data, bukan sebaliknya. Jika statistik jadi alat promosi, maka rakyat hanya akan menjadi deretan angka, bukan subjek dari keadilan sosial. Apalagi jika data ditunda, tapi janji ditebar duluan—itu bukan kebijakan, tapi ilusi pengentasan dalam balutan retorika.(Bhegin)