LOCUSONLINE, TUBAN — Baru sehari mencium tangan Presiden, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, sudah diceraikan oleh mitranya sendiri: PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD). Bukan karena tak cocok visi, tapi karena urusan klasik dalam dunia politik dan ekonomi mikro: lupa menyebut nama donatur saat acara besar. Kamis, 24 Juli 2025
Gerai koperasi yang sempat berdiri gagah sebagai "buah tangan Prabowo untuk desa" itu kini tinggal kenangan. Papan nama dengan wajah presiden diturunkan, isi toko dibongkar, dan barang dagangan dipulangkan. Semua terjadi bukan karena gagal bisnis, melainkan karena luka hati pihak sponsor.
Menurut Direktur PT PPSD, Anas Al Khifni sosok di balik pendirian koperasi pihaknya merasa dikhianati secara protokoler. Bayangkan, sudah membiayai renovasi bangunan, isi toko, dan bahkan menata manajemen koperasi, eh… di hari peresmian justru namanya tenggelam di balik panggung.
“Bukan soal disebut atau tidak, tapi jangan diganti dengan nama lain,” kurang lebih begitu nada diplomatis dari sang Direktur. Ia menyebut BUMN dan PT Pupuk Indonesia tiba-tiba muncul sebagai pahlawan di depan Presiden. Sebuah plot twist yang terlalu dramatis untuk sebuah koperasi desa.
Padahal, menurut pengakuan Kepala Desa dan Ketua Koperasi, semuanya murni kesalahan teknis: “Gugup, Pak.” Saking gugupnya, mereka menyebut pihak yang tidak terlibat sama sekali, dan lupa kepada yang telah mendanai penuh. Jika ini bukan lucu, maka setidaknya ironis.
Peristiwa ini menambah daftar panjang drama koperasi berbasis seremoni. Di pagi hari disambut karpet merah, di malam hari dikunci pintu oleh pendirinya sendiri. Rakyat yang berharap belanja murah dan sistem ekonomi baru kini kembali ke warung sebelah.
Baca Juga : BUMD Jadi Ladang, Audit Jadi Gagang: Jawa Barat Tergelincir di Lubang Uangnya Sendiri