Rakyat desa masih konsisten memimpin dalam kategori “miskin sejati”. Tingkat kemiskinan di pedesaan menyentuh 11,03 persen, sedangkan di perkotaan hanya 6,73 persen. Artinya, orang-orang yang hidup berdampingan dengan kebun dan ladang justru lebih rawan lapar, dibanding mereka yang hidup di sela-sela beton dan jalan tol.
"Pada Maret 2025 tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73 persen, sedangkan pedesaan sebesar 11,03 persen. Jadi desa lebih banyak yang miskinnya jika dibandingkan dengan perkotaan," ujar Ateng.
Solusinya? Mungkin BPS akan menyarankan: bawalah cangkul ke kota.
Sempat tertunda dari jadwal awal, BPS akhirnya merilis angka ini dengan dalih demi kualitas dan ketepatan data. Tapi rakyat tak butuh angka yang presisi, mereka butuh beras tak naik tiap minggu.
Presiden Prabowo pun tak ketinggalan mengutip kabar baik ini dalam penutupan Kongres PSI di Solo: "Kepala BPS lapor ke saya angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara," ucap Prabowo pada Penutupan Kongres PSI 2025 di Solo, Minggu (20/7).
Meski detail data tak disebutkan, yang penting narasinya menggembirakan. Statistik adalah pelipur lara bila bukan bagi rakyat, setidaknya bagi para pejabat.
Dengan batas garis kemiskinan naik tipis ke Rp 609.160 per orang per bulan, siapa pun yang bisa menghabiskan Rp 20 ribu per hari tak lagi berhak disebut miskin.
Tak penting apakah uang itu cukup untuk makan, minum, transportasi, atau sekadar beli sabun yang penting keluar uang, bukan bagaimana hidupnya.
Kemiskinan kini bukan lagi soal tidak makan, tapi soal tidak cukup mengeluarkan uang secara terukur. Maka mari rayakan: meski rakyat masih sibuk menanak harapan dan merebus mimpi, grafik BPS tetap melengkung ke bawah seperti senyum getir mereka yang tak lagi terdata sebagai miskin. (Bhegin)