- Tanpa efek jera. Pelaku tahu cukup mengembalikan uang untuk lolos.
- Mengaburkan tanggung jawab. Dalang sebenarnya tak pernah tersentuh.
- Menciptakan impunitas struktural. Pemerintahan daerah bisa berubah jadi klub eksklusif penyalahguna anggaran.
- Merusak kepercayaan publik. DPRD dan aparatur kian dilihat sebagai pabrik dalih, bukan rumah rakyat.
Karena itu, Zaenal menyerukan agar Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK tidak berhenti pada pengembalian dana. “Temuan BPK adalah bukti awal dugaan korupsi, bukan sekadar catatan pinggir. Harus ada audit forensik, penyelidikan, sampai penetapan tersangka,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa publik berhak tahu ke mana perginya uang rakyat. “SPJ bukan formalitas. Itu bukti pejabat masih punya malu atau tidak. Jangan sampai rakyat terus dipaksa percaya pada laporan fiktif,” ujarnya.
Zaenal menutup pernyataannya dengan seruan keras: “Kembalikan bukan berarti selesai. Stop pola temuan – kembalikan – stop. Hukum harus ditegakkan, bukan ditawar seperti harga pasar malam.”