Namun ironinya, sertifikat elektronik yang digadang-gadang untuk mengusir mafia tanah justru ditakuti warga kecil: jangan-jangan malah lebih cepat dipalsukan atau berpindah tangan tanpa mereka tahu.
Selain itu, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) disebut penting agar investasi tidak berjalan tanpa kendali. Sayangnya, masyarakat lebih sering melihat tata ruang justru disusun mengikuti jejak investor, bukan kebutuhan warga.
“Tanpa arah tata ruang yang jelas, masyarakat bisa terdampak,” kata Bupati. Pernyataan yang terasa seperti pengakuan jujur, mengingat warga kerap menjadi pihak pertama yang terdampak setiap kali arah ruang berubah sesuai peta kepentingan.(Suradi)