GLMPK menegaskan, jika dalam waktu yang telah disepakati PT. JIL tidak juga melakukan pembatasan mandiri, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum dan menggelar aksi massa ke DPRD Garut. Mereka juga akan mendesak pemerintah daerah dan Komisi II DPRD Garut untuk melakukan eksekusi pembatasan secara paksa sesuai hasil notulen audiensi.
“Jika PT. JIL tetap tidak melaksanakan pembatasan mandiri, kami akan ambil langkah hukum dan aksi massa. Tidak ada alasan lagi karena kesepakatan sudah jelas dalam notulen audiensi,” tutup Ridwan.(Asep Ahmad)