Jawaban standar ini meninggalkan ruang hampa. Sebuah bandara yang telah beroperasi sejak 2014, dengan ratusan pergerakan pesawat dan puluhan ribu penumpang, ternyata masih menyisakan pertanyaan mendasar tentang tata kelola kedaulatan negara di wilayahnya sendiri.
Dua Wajah Bandara di Morowali
Investigasi ini mengungkap sebuah fenomena unik: di Kabupaten Morowali yang sama, ternyata berdiri dua bandara dengan karakter yang bertolak belakang.
Pertama, Bandara Maleo (Bungku), yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2019. Bandara ini dikelola penuh oleh negara, dibangun dengan APBN/APBD, dan dijamin kehadiran aparat penegak kedaulatan seperti Imigrasi, Bea Cukai, hingga TNI/Polri.
Kedua, Bandara PT IMIP, yang berstatus khusus di dalam kawasan industri. Bandara inilah yang menjadi pusat badai, di mana negara seolah "tidak diundang" untuk hadir, menciptakan sebuah grey area dalam penegakan hukum dan kedaulatan di perbatasan udara nasional.
Kesiapan Menkeu Purbaya mengirim petugas adalah langkah reaktif yang tepat. Namun, ia menyibak sebuah masalah sistemik yang lebih dalam: bagaimana sebuah infrastruktur strategis bisa beroperasi selama lebih dari satu dekade tanpa pengawasan kedaulatan yang memadai, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab memastikan kehadiran negara di setiap jengkal wilayah Republik Indonesia? (**)