[locusonline.co, Jakarta] - Bayangan lama kembali menghantui lorong-lorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ancaman pemecatan massal dan "pembekuan" institusi bukan lagi sekadar omon-omon di rapat internal, melainkan sebuah ultimatum resmi yang digaungkan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam sebuah konfrontasi terbuka dengan realitas pahit, Purbaya mengakui citra DJBC telah tercabik-cabik, tidak hanya di mata publik tetapi juga di tingkat pimpinan tertinggi negara. Pengakuan ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan prolog dari sebuah ancaman eksistensial yang diberi tenggat waktu satu tahun.
Ultimatum di Bawah Bayang-Bayang SGS
Usai rapat kerja yang tegang dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025), Purbaya menyatakan telah memohon—atau lebih tepatnya, meminta—"waktu aman" satu tahun dari Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi DJBC. Permintaan ini dibayar dengan sebuah ancaman yang sangat konkret dan bernuansa sejarah kelam: membekukan DJBC dan menyerahkan kendali operasionalnya kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS).
"Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius," tegas Purbaya, dengan nada suara yang meninggi menekankan gentingnya situasi.
"Kalau kita, Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi," tambahnya, menghidupkan kembali hantu kebijakan era Soeharto yang pernah membekukan DJBC dari 1985 hingga 1995 akibat maraknya praktik pungli dan penyelundupan.
16.000 Pegawai Bea Cukai di Ujung Tanduk
Ultimatum itu sengaja dibuat tidak abstrak. Purbaya dengan tegas menjadikan nasib 16.000 pegawai DJBC sebagai taruhannya. Dalam komunikasinya yang blak-blakan, ia menyampaikan pesan keras kepada seluruh jajarannya: bekerja sungguh-sungguh atau menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.