[Locusonline.co, BANDUNG] — Lebih dari 700 satwa di Bandung Zoo (Kebun Binatang Bandung) terancam kelaparan akibat krisis pakan yang kian parah. Krisis ini terjadi di tengah kebuntuan penyelesaian konflik internal dua yayasan yang memperebutkan pengelolaan dan ditambah dengan dianggapnya ketiadaan langkah signifikan dari pemerintah pusat maupun daerah.
"Hari ini, Jumat 12 Desember 2025, kami terpaksa mengambil langkah darurat. Manajemen benar-benar tidak memiliki dana lagi untuk membeli pakan harian," ungkap Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi’i, kepada media. Sejak resmi ditutup untuk umum pada 6 Agustus 2025 akibat sengketa pengelolaan, nasib 711 satwa di dalamnya bergantung pada sisa stok dan donasi warga yang tak menentu.
Langkah Darurat: Domba Kurban, Ikan Kolam, dan Rumput Liar
Dalam kondisi keterpurukan finansial, manajemen yang masih bertahan terpaksa mengambil langkah-langkah kreatif dan menyedihkan untuk mempertahankan nyawa ratusan satwa.
Sulhan menjelaskan strategi darurat yang diterapkan:
- Pakan Karnivora: Daging sapi yang mahal diganti dengan daging domba/kambing dan ayam. "Kami sudah memotong tujuh ekor domba dalam sebulan terakhir. Setiap karnivora dapat lima kilo ayam dan satu kilo domba," jelasnya.
- Pemanfaatan Sumber Internal: Ikan dari kolam-kolam di area kebun binatang disisihkan untuk burung dan satwa pemakan ikan seperti berang-berang.
- Pakan Herbivora: Mengandalkan rumput lapang yang tumbuh liar di area kebun binatang dan rumput gajah yang ditanam sebelumnya.
- Buah-buahan: Pisang dipasok dari dua kebun pisang internal, sedangkan jenis buah lain tetap harus dibeli dari luar dengan dana yang sangat terbatas.
Meski mengaku tetap berkomitmen pada standar kesejahteraan hewan, Sulhan mengakui bahwa donasi publik—baik dalam bentuk pakan mentah maupun dana tunai—masih sangat dibutuhkan untuk menutupi defisit yang besar.
Titik Sorot Kritik: Legislatif Dinilai "Tidur", Pemerintah Pusat Dianggap Absen
Di tengah keprihatinan ini, kritik pedas dilayangkan oleh Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Pusat, Dedi Kurniawan. Ia secara tegas mempertanyakan peran serta DPRD Kota Bandung dan DPR RI Komisi IV yang dinilai abai.
"Wakil rakyat jangan tidur membahas soal rakyat. Konflik yayasan, kebijakan yang diabaikan, pembiaran, serta indikasi melampaui wewenang tidak pernah dibahas," tegas Dedi.