Dedi menyoroti beberapa poin krusial:
- Korban Konflik: Konflik dua yayasan seharusnya tidak mengorbankan satwa (yang secara hukum milik negara), hak hidup warga Tamansari yang ekonominya bergantung pada kebun binatang, dan puluhan karyawan yang bertahan tanpa kepastian gaji.
- Pembiaran Daerah: Pemerintah daerah, melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dianggap melakukan pembiaran bahkan tindakan yang melampaui kewenangan.
- Absennya Pemerintah Pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dirjen KSDAE dinilai tidak mengambil langkah signifikan, sehingga isu Bandung Zoo tidak pernah masuk dalam pembahasan rencana pembangunan.
FK3I, yang telah melakukan penggalangan dana dan advokasi non-litigasi sejak tiga bulan lalu, merasa upaya mereka "seakan tidak didengar". Organisasi ini kini mengancam akan melakukan konsolidasi massal dengan pecinta alam dan pegiat lingkungan untuk menekan pemerintah. "Kami akan turun ke jalan sampai menang," tegas Dedi.
Aksi Karyawan: "Ngamen" di Jalanan untuk Cari Pakan
Tekanan juga datang dari dalam. Pada Jumat siang (12/12), puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri Derenten menggelar aksi unik di Jalan Tamansari. Mereka melakukan "ngamen" — menyanyikan lagu dan mengajak pengguna jalan berdonasi — secara langsung untuk mengumpulkan dana membeli pakan satwa.
Aksi ini merupakan gambaran nyata dari keputusasaan di lapangan, sekaligus bentuk protes terhadap kebuntuan yang berlarut-larut. Para karyawan ini telah bekerja tanpa kepastian gaji selama berbulan-bulan, namun tetap bertahan demi menyelamatkan satwa-satwa yang menjadi tanggung jawab mereka.
Jalan Buntu dan Solusi yang Dituntut
Krisis Bandung Zoo telah bergeser dari sekadar sengketa bisnis menjadi darurat kemanusiaan dan konservasi. FK3I dan sejumlah pengamat mendesak langkah segera:
- Intervensi Legislatif: DPRD Kota Bandung dan DPR RI harus segera memediasi, mengawasi, dan mendorong solusi permanen.
- Pembukaan Kembali: Kebun binatang harus segera dioperasikan kembali, meski dengan kapasitas terbatas, sebagai sumber pendapatan untuk pakan dan gaji karyawan.
- Penyelesaian Konflik Yayasan: Pemerintah pusat (dalam hal ini KLHK) harus menggunakan otoritasnya untuk menyelesaikan sengketa pengelolaan dengan mengutamakan keselamatan satwa.
Nasib 711 satwa, puluhan karyawan, dan masyarakat sekitar kini bergantung pada kecepatan dan keseriusan pihak-pihak yang berwenang mengambil tindakan. Setiap hari penundaan bukan hanya soal kelaparan, tetapi ancaman nyata terhadap nyawa makhluk hidup yang tak bersalah di tengah kota. (**)