[Locusonline.co, BANDUNG] – Jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota Bandung mengerahkan seluruh elemen untuk mengantisipasi kerumunan dan kemacetan parah yang diperkirakan melanda kota ini. Selain itu, dalam skenario terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan kebijakan radikal: meliburkan sementara seluruh angkot di Bandung selama dua hari pada 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026 dengan memberikan kompensasi finansial kepada para supir.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut baik ide Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ini. “Saya menyambut baik ide dari Pak Gubernur, karena bagaimanapun juga ini merupakan salah satu solusi yang secara serius harus kita perhatikan dan sikapi,” ungkap Farhan di Balai Kota, Selasa (23/12/2025). Di sisi lain, ia mengakui wacana ini masih memerlukan pembahasan mendalam bersama berbagai pihak terkait.
Langkah ini adalah bagian dari persiapan menyeluruh Kota Bandung menghadapi puncak kunjungan wisatawan. Prediksi menunjukkan tanggal-tanggal kritis, terutama 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, akan menjadi puncak kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu, selain wacana pengendalian kendaraan umum, Farhan telah lebih dulu mengeluarkan kebijakan internal yang tegas: mewajibkan seluruh pejabat dan perangkat daerah untuk tetap berada di Kota Bandung selama periode Nataru guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Mengurai Kemacetan dengan Wacana Libur Angkot: Belajar dari Puncak
Ide untuk meliburkan angkot di Bandung bukan tanpa preseden. Pertama-tama, kebijakan ini terinspirasi dari keberhasilan penerapan skema serupa di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Di sana, angkutan umum diliburkan selama empat hari dengan memberikan kompensasi kepada para pengemudi untuk meredam kemacetan ekstrem.
Gubernur Dedi Mulyadi melihat model ini bisa diadopsi di Bandung, meski dengan penyesuaian durasi. “Ini seperti di Puncak… Di Bandung juga kita harap sama, di dua hari,” ujarnya. Alasan di balik wacana ini jelas: meminimalisir volume kendaraan di jalan. “Faktanya memang, saat ini banyak sekali wisatawan yang datang ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi. Jadi mau tidak mau, ruang jalan harus lebih banyak diberikan kepada para pengguna kendaraan pribadi,” jelas Farhan.
Namun, penerapannya di Bandung diakui akan lebih kompleks. Sebagai contoh, karakteristik jalan di Puncak yang cenderung lurus dan satu jalur berbeda dengan kondisi Bandung yang memiliki banyak persimpangan. Selain itu, muncul kekhawatiran tentang dampaknya terhadap mobilitas warga lokal yang bergantung pada angkot, seperti para pekerja di sektor informal.
Detail Wacana dan Tantangan Implementasi
Untuk mewujudkan wacana ini, sejumlah detail teknis masih harus dirumuskan. Berikut adalah poin-poin kunci yang sedang dibahas: