"Sebagai decision maker-nya adalah DLH, tetapi ini semua OPD bisa mempromosikan, bisa menyosialisasikan ke tingkat mitra-mitra ke bawahnya," jelas Agus Hermawan. Seruan ini ingin menegaskan bahwa persoalan sampah adalah urusan lintas sektor. Dinas Pendidikan dapat menyisipkan materi lingkungan di kurikulum, Dinas Perdagangan dapat mengatur kemasan di pasar, dan Dinas PUPR dapat merancang infrastruktur yang mendukung pengurangan sampah.
Strategi ini juga selaras dengan arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dalam evaluasi RAPBD Kota Bandung 2026 memberikan perhatian khusus pada kebersihan kota dan mendorong penambahan sarana serta prasarana pengelolaan sampah. Fokus pada penanganan sampah ini menjadi prioritas utama dalam rancangan anggaran tahun depan.
Tantangan Integritas dan Akuntabilitas Anggaran
Di balik rencana strategis dan anggaran besar, tantangan akuntabilitas mengemuka. Laporan dari sebuah LSM menyoroti dugaan ketidakmatangan perencanaan dan inkonsistensi dalam pengadaan insinerator sebelumnya, yang sempat dianggarkan miliaran rupiah tetapi kemudian dinyatakan bermasalah secara hukum. Isu ini menguatkan pentingnya pengawasan ketat, bukan hanya oleh DPRD, tetapi juga oleh masyarakat sipil.
KPK sendiri pernah menyoroti potensi kerawanan korupsi di lingkungan Pemkot Bandung, yang menambah daftar pekerjaan rumah dalam memastikan setiap rupiah anggaran untuk penanganan sampah digunakan secara efektif dan bebas dari penyimpangan. Dalam konteks ini, prinsip "merangkul banyak pihak" yang diserukan Komisi III juga harus mencakup keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam mengawal kebijakan dan anggaran.
Kesimpulan: Perlombaan Melawan Waktu
Kota Bandung sedang dalam perlombaan melawan waktu. Di satu sisi, ancaman tumpukan sampah ribuan ton pada April 2026 sudah terproyeksi dengan jelas. Di sisi lain, solusi yang diusung—mulai dari penambahan petugas, mesin pengolah, hingga gerakan kolaborasi OPD—masih memerlukan waktu untuk diimplementasikan dan menunjukkan hasil.
Kesuksesan upaya ini tidak hanya bergantung pada kesiapan Dinas Lingkungan Hidup, tetapi pada komitmen nyata seluruh jajaran pemerintah kota, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya. Jika seruan kolaborasi ini hanya berhenti pada rapat dan wacana, maka Bandung benar-benar harus bersiap menghadapi darurat sampah yang lebih parah di tahun mendatang.
Temukan analisis mendalam mengenai dinamika pemerintahan dan tantangan kebijakan publik di Kota Bandung lainnya dalam artikel "Pembongkaran Teras Cihampelas: Antara Estetika Kota dan Warisan Masalah" di LocusOnline.co. (**)