Tak hanya soal dokumen, GLMPK juga mengaitkan dugaan PMH ini dengan dampak lingkungan yang dirasakan warga. Salah satunya, banjir disertai lumpur dan material tanah yang mengalir ke permukiman warga sekitar kawasan industri.
“Ini bukan cerita karangan. Kepala Desa Mekarsari sendiri mengakui pernah terjadi banjir berlumpur dari kawasan perusahaan,” ungkap Asep.
Dengan ditolaknya eksepsi, PN Garut memberi sinyal tegas perkara ini bukan sekadar adu argumen di atas kertas. Kini, bola ada di tangan para tergugat untuk membuktikan klaim perizinan mereka di persidangan.
Warga Garut menunggu, apakah sidang ini akan menjadi pintu pembuka kejelasan hukum lingkungan atau sekadar episode lain dari kisah izin yang katanya ada, tapi tak kunjung kelihatan.*****