Hasil asesmen akan menentukan nasib mereka: dirujuk ke Dinsos Provinsi, dipulangkan ke daerah asal, atau ditempatkan di rumah singgah milik kabupaten/kota lain. Mekanisme ini membutuhkan koordinasi ekstra intensif antar-pemerintah daerah.
Akar Masalah dan Efektivitas Penanganan
Operasi penjangkauan seperti ini adalah langkah penting untuk menjaga ketertiban kota, terutama di kawasan wisata dan strategis. Namun, beberapa catatan kritis perlu diperhatikan:
- Siklus yang Berulang: Operasi penjangkauan seringkali bersifat reaktif dan temporer, terutama menjelang event atau akhir pepan panjang. Mereka yang dipulangkan ke daerah asal sangat berpotensi kembali ke Bandung jika akar masalah di daerah asal (seperti kemiskinan ekstrem, konflik keluarga, atau kurangnya lapangan kerja) tidak terselesaikan.
- Keterbatasan Infrastruktur Sosial: Pengakuan Yorisa bahwa rumah singgah Kota Bandung tidak muat menampung semua adalah indikasi nyata bahwa infrastruktur dan anggaran untuk jaminan sosial masih sangat terbatas. Ini membutuhkan komitmen anggaran yang lebih besar dan perencanaan jangka panjang.
- Pendekatan yang Holistik: Penanganan tunawisma tidak bisa hanya dengan "menjauhkan" mereka dari pusat kota. Diperlukan pendekatan holistik yang meliputi bimbingan sosial dan mental yang intensif, pelatihan keterampilan, serta akses kepada program pemulihan ekonomi agar mereka memiliki alternatif kehidupan di luar jalanan.
- Koordinasi Daerah yang Lebih Kuat: Mekanisme "berbagi penanganan" antar-daerah harus didukung oleh protokol dan dana klarifikasi yang jelas. Tanpa ini, bisa terjadi saling lempar tanggung jawab yang justru memperparah nasib tunawisma.
Dari Penertiban ke Pemberdayaan Berkelanjutan
Keberhasilan menjaring 77 tunawisma dalam satu operasi menunjukkan komitmen Pemkot Bandung. Namun, angka itu juga membuktikan bahwa masalah tunawisma di kota ini masih signifikan dan kompleks, melibatkan faktor urbanisasi dan ketimpangan ekonomi antar-daerah.
Langkah ke depan yang paling penting adalah menggeser paradigma dari sekadar "penertiban" (yang bersifat jangka pendek) menuju "pemberdayaan dan reintegrasi sosial berkelanjutan". Ini membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara Dinsos Kota Bandung dengan Dinsos kabupaten/kota asal tunawisma, serta program pemberdayaan ekonomi yang konkret.
Operasi dini hari ini harus menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan masalah secara lebih mendasar: memastikan setiap warga negara, siapapun dan darimanapun asalnya, memiliki akses terhadap kehidupan yang layak dan bermartabat, tanpa harus hidup di trotoar kota besar. (**)