Yudha meminta agar aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan lisan. Pemerintah desa diminta menuangkannya dalam proposal resmi, diverifikasi, lalu dimasukkan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) lengkap dengan titik koordinat. Demokrasi, kata dia, harus tertib administrasi, kalau tidak ingin aspirasi menguap di udara.
“Hasil reses ini akan saya masukkan ke akun SIPD DPRD dan disinergikan dalam Musrenbang, dari desa sampai kabupaten, untuk perencanaan anggaran 2027,” jelasnya.
Sejumlah perwakilan SKPD turut hadir, mempertegas bahwa reses kali ini bukan sekadar ritual politik, melainkan upaya menyambungkan aspirasi warga dengan dapur perencanaan daerah, terutama menjelang Musrenbang RKPD 2027 yang dijadwalkan awal Maret 2026.
Menjawab kekhawatiran warga soal penyesuaian Alokasi Dana Desa (ADD), Yudha menegaskan tidak ada pemangkasan. Meski penganggaran kini dihitung 10 bulan, ia memastikan BOP Pemerintahan Desa, BOP LKD, dan BOP BPD tetap utuh.
“ADD tidak dipangkas. Ini hanya penyesuaian waktu. Kekurangannya akan ditutup lewat APBD Perubahan. Ini komitmen bersama,” tegasnya.*****