Ia mengakui, keterlambatan di awal tahun bukan hal baru.
“Dulu pernah juga dirapel bulan berikutnya. Jadi ya, tarik napas dulu,” katanya, setengah pasrah.
Masalahnya, kapan TPP itu benar-benar cair, tak ada yang bisa memastikan. Hingga kini, belum ada pemberitahuan resmi soal tanggal pencairan, membuat para ASN hanya bisa mengandalkan kabar dari mulut ke mulut dan doa.
Baca Juga : Rapat Dulu, Realisasi Nanti: Garut 2027 Dijanjikan Hebat, Aspirasi Diminta Sabar
Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memberikan penjelasan. Menurutnya, keterlambatan terjadi karena Pemprov Jabar masih menunggu izin prinsip dari Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan persetujuan pemberian TPP ASN di pemerintah daerah.
“Pemda menetapkan pemberian TPP setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” ujar Herman dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Ia menegaskan, anggaran TPP tidak bermasalah. Dana tersedia dan siap dibayarkan. “Alokasi anggaran aman. Tinggal menunggu izin prinsip dari Kemendagri. Prosesnya sedang dipercepat,” katanya.
Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2025, jumlah ASN di Pemprov Jabar mencapai 52.017 orang. Dari angka itu, PNS berjumlah 25.736 orang, PPPK sebanyak 25.550 orang, dan CPNS 731 orang. Ketentuan pemberian TPP sendiri diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023, yang menegaskan setiap PNS berhak menerima TPP sesuai kriteria yang ditetapkan.