Perluasan lahan sayur yang masif di lereng inilah yang dinilai meningkatkan kerentanan bencana secara signifikan. Berbeda dengan pepohonan keras yang sistem perakarannya mampu mengikat tanah dan memperkuat struktur lereng, tanaman semusim seperti sayuran memiliki akar yang pendek dan tidak mampu menjalankan fungsi penahan longsor yang sama.
Faktor Lingkungan vs. Curah Hujan: Mencari Pemicu Utama
Menteri Hanif menekankan bahwa faktor lingkungan dan perubahan tutupan lahan diduga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam bencana ini, ketimbang faktor curah hujan semata. Ia membandingkan bahwa intensitas hujan di Cisarua relatif lebih ringan dibandingkan peristiwa hujan ekstrem yang memicu bencana di wilayah Sumatera atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
“Artinya, kita harus berani mengambil langkah-langkah mendasar demi keselamatan masyarakat,” ujarnya, menyiratkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola penggunaan lahan di kawasan rawan.
Timeline dan Cakupan Kajian Ilmiah
Tim ahli dari Kementerian LHK akan segera bergabung dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat untuk memulai kajian lapangan. Proses ini diperkirakan memakan waktu satu hingga dua minggu, melibatkan para pakar dari kalangan akademisi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta institusi terkait lainnya.
Hanif menegaskan bahwa meski mendesak, seluruh proses kajian dan penanganan harus dilaksanakan secara hati-hati, sistematis, dan terukur. “Tidak bisa reaktif atau spontan. Semua harus melalui proses yang terstruktur,” katanya.
Hasil kajian ilmiah ini nantinya akan menjadi fondasi utama dalam menentukan langkah-langkah evaluasi kebijakan, pemulihan lingkungan, serta perbaikan berkelanjutan di wilayah perbukitan Cisarua.
Tanggung Jawab Berjenjang dan Komitmen Jangka Panjang
Menteri Hanif menegaskan bahwa penanganan persoalan lingkungan dan bencana ini merupakan tanggung jawab kolektif yang harus diemban oleh semua tingkat pemerintahan. “Di semua level pemerintahan ada tanggung jawab. Ada aturan dan pasal yang menegur kita jika pengawasan tidak dijalankan,” pungkasnya, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung Barat.
Kajian saintifik yang digagas Kementerian LHK ini diharapkan tidak hanya mengungkap penyebab pasti longsor Cisarua, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga dan landasan kebijakan yang kuat untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di berbagai wilayah rawan bencana lainnya di Indonesia. (**)