Fakta menunjukkan bahwa kapasitas Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) Kemnaker saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau hanya sekitar 1 persen dari total pengangguran nasional. Kondisi ini menjadi pendorong utama untuk melakukan transformasi dan optimalisasi agar BLK lebih relevan dengan pasar kerja.
Untuk meningkatkan akurasi program, Yassierli menekankan pentingnya pendekatan berbasis data. Setiap program pelatihan vokasi harus didukung data yang akurat dan dapat ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status mereka pascapelatihan, apakah terserap kerja atau merintis usaha. Langkah ini diharapkan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran dan mudah dievaluasi.
Transformasi ini juga dilakukan dalam konteks tantangan fiskal. Sebelumnya, Kemnaker telah mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan. Meski demikian, Yassierli memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program prioritas, melainkan mendorong inovasi dan kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga lain dan industri swasta.
Konteks dan Komitmen Regional
Komitmen untuk mentransformasi BLK sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Rembang telah membuka pendaftaran pelatihan vokasi 2026 dengan fokus pada keterampilan praktis siap pakai seperti las, otomotif, dan teknologi informasi. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta juga terus mendorong peran BLK Jakarta sebagai jembatan strategis antara kebutuhan industri dan potensi warga, menciptakan #GenerasiSiapKerja yang unggul dan berdaya saing.
Dengan peta jalan transformasi yang jelas, BLK diharapkan tidak hanya menjadi tempat memperoleh sertifikat, tetapi menjadi pintu gerbang menuju lapangan kerja yang berkualitas dan kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan. "Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Yassierli. (**)