Komisi V pun mendesak eksekutif agar segera melakukan reposisi anggaran sejak awal tahun. Yomanius menegaskan, anggaran sebesar Rp218 miliar untuk beasiswa anak miskin harus dikembalikan ke APBD murni 2026 agar kepastian program tidak menggantung di udara.
Ia juga menyayangkan tidak adanya komunikasi kepada Komisi V terkait hilangnya pos anggaran tersebut. Menurutnya, penghapusan beasiswa anak miskin terjadi tanpa penjelasan resmi kepada mitra kerja di DPRD.
“Saya tidak tahu apakah ada pemberitahuan ke pimpinan DPRD atau tidak, tapi yang jelas ke Komisi V tidak ada. Padahal ini menyangkut masa depan anak-anak yang bahkan untuk berangkat sekolah saja harus menghitung ongkos,” katanya.
Padahal, program beasiswa anak miskin sejak awal disebut-sebut sebagai prioritas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Namun di atas kertas APBD 2026, prioritas itu justru tak terlihat, seolah terselip di antara barisan angka yang lebih ‘beruntung’.
Komisi V menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar beasiswa anak miskin tidak hanya hidup di pidato dan konferensi pers, tetapi benar-benar tercetak jelas di dokumen anggaran.*****