GARUT - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia baru-baru ini dikabarkan telah melakukan serangkaian klarifikasi kepada sejumlah pejabat Garut. Setidaknya lebih dari satu pejabat yang telah melakukan perjalanan panjang dari Kota Garut ke Gedung Bundar untuk dimintai keterangan.
Pemanggilan itu disebut-sebut terkait dengan pemeriksaan kode etik salah satu Jaksa yang pernah bertugas di Kabupaten Garut. Redaksi Majalah Locus terus mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan (pulbaket) dari berbagai nara sumber yang terpercaya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, oknum JPS disebut-sebut telah melakukan sejumlah pelanggaran kode etik sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) sekaligus sebagai ASN (Aparat Sipil Negara). Namun, apa saja dugaan pelangaran yang dituduhkan terhadapnya, sampai kini belum menemukan informasi yang benar-benar detail.
Kalau saja informasi yang berkembang merupakan sebuah kebenaran, maka tentu akan memprihatinkan. Pasalnya, oknum Jaksa tersebut diduga telah meminta sejumlah uang. Permintaan oknum Jaksa tersebut dipenuhi, namun menggunakan nomor rekening orang lain.
“Katanya nomor yang diminta untuk di transfer menggunakan rekening salah satu supir pengusaha di Garut. Itu isu yang berkembang,” kata sumber kepada locus.
Sumber kembali mempertanyakan siapa pelapor dan apa yang dilaporkan belum jelas. Namun pemeriksaan sudah dilakukan pihak Kejagung RI. “Jika ada pemeriksaan, berarti bakal ada pelapornya. Sampai saat ini belum jelas siapa pelapornya,” katanya.
Informasi tersebut menarik perhatian dapur redaksi locusonline.co. Walaupun sebelumnya, pihak media sudah mendapat pernyataan dari Staf Intelejen Kejari Garut, J Bimo, S.H saat dihubungi melalui Whats App nya yang menegaskan, bahwa isu tersebut tidak benar. “Setahu saya gak ada,” ungkapnya, Kamis (29/01/2026).