Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakornas ini bertema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045", yang sekaligus menandai tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029.
Selain Bupati Garut, Forkopimda yang turut hadir antara lain Kolonel Inf Dadi Sutandi (Danrem 062/Tarumanagara), Aris Munandar (Ketua DPRD Garut), AKBP Yugi Bayu Hendarto (Kapolres Garut), Letkol Inf Andrik Fachrizal (Dandim 0611/Garut), dan Yuyum Wahyudi (Kajari Garut).
Tantangan Kemiskinan di Jawa Barat
Kehadiran Bupati dan jajaran Forkopimda Garut dalam forum nasional ini menjadi sangat relevan mengingat tantangan kemiskinan yang nyata di wilayahnya. Berdasarkan data dari 10 Kabupaten Termiskin di Jawa Barat Tahun 2025, Garut tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang signifikan, menempati peringkat ke-8 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 270.114 jiwa.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo secara khusus menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh diterima sebagai kondisi yang biasa. Ia meminta semua pemimpin dan elite di semua tingkatan untuk tidak menyerah dalam upaya menghilangkan kemiskinan, mengingat kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah.
Peran Krusial Kepala Daerah dan Forkopimda
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa kepala daerah bersama Forkopimda adalah motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
Mereka memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan pencapaian target program prioritas nasional. Rakornas ini berfungsi sebagai forum untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, dan menyinergikan langkah kebijakan antara pusat dan daerah.
Dengan keikutsertaan dalam forum nasional ini, diharapkan Bupati dan Forkopimda Garut dapat mengoptimalkan sinergi dengan pemerintah pusat untuk menyusun strategi dan program yang lebih efektif dalam menangani berbagai tantangan, terutama pengentasan kemiskinan.
Keberhasilan Rakornas ini akan terukur dari sejauh mana implementasi program prioritas dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan pembangunan seperti Kabupaten Garut. (**)