[Locusonline.co] GARUT – Langkah konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar memasuki fase krusial. Membawa semangat pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, secara langsung memimpin kunjungan kerja strategis ke Jakarta pada Selasa (3/2/2026).
Dalam pertemuan intensif dengan Hendro Satrio, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bupati didampingi Kadis PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail, menyampaikan sejumlah usulan perbaikan ruas jalan vital yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
Lebih dari Sekadar Perbaikan Aspal: Investasi untuk Kesejahteraan Petani dan Pelaku UMKM
Bupati Abdusy Syakur menekankan bahwa agenda ini bukan sekadar masalah fisik jalan, melainkan strategi pengungkit (leverage) ekonomi kerakyatan. “Fokus kami adalah ruas jalan yang dampaknya signifikan bagi kemajuan Garut, khususnya di bidang ekonomi dan ketahanan pangan,” tegas Bupati.
Ia menjelaskan, infrastruktur jalan yang memadai adalah kunci bagi para petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendistribusikan komoditas unggulan Garut—seperti kopi, dodol, domba garut, dan hasil hortikultura—ke pasar yang lebih luas dengan biaya dan waktu yang efisien. Hal ini secara langsung akan memengaruhi pendapatan masyarakat dan harga pokok hasil bumi.
Respon Positif Pemerintah Pusat: Usulan Garut Diapresiasi dan Dikawal Menuju Realisasi
Menyambut baik inisiatif dan keaktifan Pemkab Garut, Hendro Satrio menyebut pertemuan tersebut sangat konstruktif. Ia mengapresiasi kesiapan daerah yang datang dengan usulan matang untuk disinkronkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Diskusi hari ini sangat baik. Kami berkomitmen untuk mengawal usulan-usulan jalan dari Garut agar dapat masuk dan lengkap dalam Aplikasi SiTIA (Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel),” ujar Hendro.
Aplikasi SiTIA merupakan sistem digital terintegrasi Kementerian PUPR untuk perencanaan dan penganggaran infrastruktur, sehingga kelengkapan administrasi menjadi syarat kunci percepatan realisasi.