[Locusonline.co] GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mengambil sikap siaga dan proaktif menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Dalam Apel Gabungan ASN yang dipimpin langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Lapangan Setda pada Senin (9 Februari 2026), isu pencoretan massal sekitar 70.000 warga Garut dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BPJS menjadi sorotan utama.
Bupati Syakur secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran, terutama Dinas Kesehatan dan jaringan Puskesmas, untuk bersiap menghadapi dinamika di lapangan dan memastikan layanan kesehatan dasar tetap berjalan tanpa diskriminasi.
Instruksi Tegas Bupati: "Layanan Kesehatan Dasar Jangan Tersendat!"
Menyadari besarnya angka yang tercoret, Bupati mengungkapkan kekhawatiran sekaligus memberikan komando yang jelas. “Ini bukan jumlah yang sedikit. Saya minta Dinas Kesehatan dan Puskesmas-Puskesmas untuk tetap bisa melayani masyarakat karena itu adalah pelayanan dasar,” tegasnya dalam arahan apel.
Pernyataan ini merupakan jaminan penting dari pemerintah daerah di tengah ketidakpastian, menegaskan bahwa hak warga atas layanan kesehatan primer di fasilitas milik pemkab tidak boleh terganggu, terlepas dari status kepesertaan BPJS mereka.
Langkah Cepat Pemkab Garut: Koordinasi dengan Pusat dan Pengajuan Ulang
Tidak hanya berhenti pada instruksi, Bupati juga memaparkan langkah konkret yang telah ditempuh. Pemkab Garut telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperoleh data rinci warga yang terdampak. Data ini crucial untuk penanganan yang terukur dan tepat sasaran.