Fondasi Baru Kehumasan Pemerintah yang Lebih Inklusif
[Locusonline.co] Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi meluncurkan program Garut Government Public Relation (GGPR) 2026, sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat kapasitas kehumasan di lingkungan pemerintahan—bukan hanya di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi hingga ke level desa.
Dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Margiyanto, di Command Center (CC) Kabupaten Garut pada Rabu (11/2/2026), program ini dirancang sebagai ekosistem komunikasi lintas sektor yang berkelanjutan, berlangsung dari Februari hingga Juni 2026.
Visi Besar: Menyatukan Suara, Memperkuat Citra Daerah
Dalam sambutannya, Margiyanto menegaskan bahwa fungsi kehumasan bukan sekadar dokumentasi kegiatan, melainkan ujung tombak komunikasi publik yang menentukan bagaimana masyarakat memandang pemerintah.
"GGPR adalah langkah strategis untuk menyatukan pemahaman para pelaksana humas. Saya berharap pelaksanaannya dinamis, materinya aktual, dan yang terpenting: jangkauannya meluas hingga ke desa," ujarnya.
Ia mendorong seluruh SKPD untuk tidak hanya mengirimkan peserta, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif humas desa/kelurahan sebagai garda terdepan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Kurikulum GGPR 2026: Bertahap, Sistematis, dan Aplikatif
Kepala Diskominfo Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, memaparkan bahwa GGPR 2026 dirancang dengan pendekatan peningkatan kapasitas berjenjang:
| Tahapan | Metode | Durasi | Fokus Materi |
|---|---|---|---|
| Tahap Pengenalan | Daring (Zoom) | 15 sesi | Dasar kehumasan, etika komunikasi, produksi konten |
| Tahap Pendalaman | Hybrid | Fleksibel | Strategi media, crisis communication, citizen journalism |
| Layanan Helpdesk | Konsultasi | Selama program | Pendampingan isu spesifik lintas perangkat daerah |
"Kami tidak hanya memberikan materi, tapi juga membuka ruang konsultasi. Helpdesk akan menjadi jembatan bagi humas desa yang menghadapi tantangan komunikasi di lapangan," jelas Agus.