Dengan kata lain, secara netto, jumlah penerima PBI di Bandung justru bertambah—meskipun prosesnya memakan waktu dan menimbulkan gejolak sementara . Inilah yang disebut Farhan sebagai "masa transisi yang painful" .
Penyakit Kronis di Garis Depan: Cuci Darah, Kanker, dan Terapi Jangka Panjang
Kelompok yang paling rentan dalam situasi ini adalah penderita penyakit kronis. Pasien cuci darah yang membutuhkan terapi 2-3 kali seminggu, penderita kanker yang menjalani kemoterapi rutin, dan pasien dengan penyakit katastropik lainnya tidak bisa menunggu berhari-hari hanya untuk verifikasi administrasi.
Farhan secara khusus menyoroti kelompok ini dan memastikan bahwa layanan mereka tidak boleh terputus . Instruksinya kepada rumah sakit: layani dulu, urus administrasi belakangan. Biaya akan ditanggung oleh skema UHC hingga proses reaktivasi selesai.
Analisis Komparatif: Bandung vs Daerah Lain
| Aspek | Kota Bandung | Praktik Umum di Daerah Lain |
|---|---|---|
| Respons terhadap Penonaktifan | Proaktif, siapkan UHC sebagai buffer | Reaktif, warga disuruh mengurus sendiri |
| Kepastian Layanan | "Yang mengancam jiwa, langsung UHC" | Pasien ditolak atau diminta bayar mandiri |
| Sanksi RS | Tegas: pemecatan/cabut izin | Tidak jelas, jarang dieksekusi |
| Jalur Reaktivasi | Digital (Yes! Jitu) & manual (Puskesos) | Manual, berbelit |
| Peran Kewilayahan | Camat/lurah aktif turun | Warga datang sendiri ke kantor |
| Kesiapan Fiskal | UHC dianggarkan dan diperkuat | Bergantung pada APBD perubahan |
Sumber: Diolah dari berbagai pemberitaan
Negara Tidak Boleh Absen di Saat Warganya Sakit
Kasus penonaktifan PBI secara massal ini menjadi batu uji bagi komitmen pemerintah daerah terhadap hak dasar warganya. Di banyak tempat, warga miskin yang sudah sakit harus berjuang lagi melawan birokrasi yang dingin dan tidak berpihak.
Namun, Kota Bandung menunjukkan jalan alternatif. Dengan keberanian politik, kesiapan fiskal, dan protokol yang jelas, krisis administrasi tidak harus berubah menjadi krisis kemanusiaan. UHC bukan sekadar program teknis, tetapi pernyataan moral bahwa negara hadir untuk mereka yang paling rentan.
Pernyataan Farhan layak dikutip sebagai penutup:
"Prinsipnya, tidak boleh ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi" .