[Locusonline] JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan registrasi SIM Card menggunakan verifikasi wajah (face recognition) . Rencana ini saat ini masih dalam tahap uji coba dan ditargetkan mulai diterapkan sepenuhnya pada 1 Juli 2026.
Kebijakan ini hanya berlaku untuk pelanggan baru. Bagi pengguna dengan kartu yang sudah aktif, tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang biometrik. Selama masa transisi, masyarakat masih dapat menggunakan NIK dan KK seperti biasa. Beberapa operator seperti Telkomsel dan XL telah mulai menguji coba fitur ini melalui aplikasi resmi seperti MyTelkomsel dan myXL.
Pemerintah menilai langkah ini dapat memperkuat verifikasi identitas pelanggan, sehingga pelaku penipuan akan kesulitan mendaftar dengan identitas palsu. Namun, di balik niat baik tersebut, para pakar keamanan siber mengingatkan adanya risiko serius yang mengintai.
Keunggulan: Data Wajah Lebih Sulit Dipalsukan
Pendukung kebijakan ini berargumen bahwa verifikasi biometrik wajah menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional.
| Metode Registrasi | Tingkat Keamanan | Risiko |
|---|---|---|
| NIK + KK | Rendah | Data dapat dicuri, dipalsukan, atau disalahgunakan. |
| Verifikasi Wajah | Tinggi | Data wajah unik dan sulit dipalsukan, mempersulit identitas palsu. |
Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) sering bocor dan diperjualbelikan di dunia maya. Dengan verifikasi wajah, pelaku kejahatan tidak bisa begitu saja mendaftarkan SIM Card menggunakan data curian karena wajah pendaftar harus sesuai dengan data di sistem.
Kekhawatiran: Data Biometrik, Risiko yang Tak Terhapuskan
Namun, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menyuarakan kekhawatiran serius terkait kebijakan ini. Ia menekankan bahwa data biometrik memiliki sifat yang sangat berbeda dengan data tekstual biasa.
"Face recognition ini dikhawatirkan akan adanya risiko kebocoran data biometrik yang sifatnya sangat sensitif. Makanya diharapkan bisa dikelola pemerintah dengan baik dan persiapan yang matang," ujar Alfons.