Farhan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat perbedaan rekomendasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pola kerja fleksibel:
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyarankan Work From Anywhere (WFA) dilakukan setiap hari Kamis .
- Pemerintah Pusat mengusulkan pelaksanaannya pada hari Jumat .
Perbedaan ini menjadi salah satu pertimbangan yang sedang dikaji secara mendalam oleh Pemkot Bandung. Kajian ini juga mempertimbangkan situasi aktual di lapangan, termasuk kemungkinan penerapan PJJ di lingkungan sekolah .
"Kita lagi lihat situasinya dulu, termasuk mempertimbangkan apakah sekolah juga perlu melakukan PJJ," ucap Farhan.
Kebijakan WFH Nasional Sudah Final, Menko Perekonomian Segera Umumkan
Sementara itu, di tingkat pusat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa kebijakan WFH telah diputuskan dan akan segera diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto .
Purbaya menjelaskan bahwa pemilihan hari Jumat sebagai hari pelaksanaan WFH didasarkan pada pertimbangan efisiensi terhadap produktivitas kerja.
"Kalau diliburkan kan yang dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil," ujarnya .
Mengenai sektor swasta, Purbaya menyebut bahwa kebijakan ini kemungkinan akan bersifat imbauan, sementara untuk instansi pemerintah bersifat wajib. Sektor industri seperti pabrik-pabrik tidak akan terdampak oleh kebijakan ini .
Efisiensi BBM hingga 20 Persen Jadi Target
Pemerintah menargetkan kebijakan WFH dapat menekan konsumsi BBM hingga 20 persen . Namun, Purbaya mengingatkan bahwa dampak kebijakan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Peningkatan aktivitas ekonomi yang justru berpotensi mendorong pertumbuhan bisnis dan konsumsi juga menjadi pertimbangan.