Demi Lindungi Anak, Pemerintah Tak Ragu Blokir Platform Medsos

• Konten tidak layak (kekerasan, pornografi, perundungan)





• Eksploitasi data pribadi anak oleh platform digital





• Predator daring yang memanfaatkan anonimitas media sosial





• Kecanduan gawai yang mengganggu perkembangan dan prestasi belajar

Regulasi ini mewajibkan platform digital untuk menerapkan batas usia minimum pengguna, sistem moderasi konten yang ketat, serta mekanisme perlindungan data bagi pengguna anak.

Bupati Dharmasraya: Platform Media Sosial Berisiko Tinggi

Bupati Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani, menyambut baik lahirnya PP Tunas. Ia menilai regulasi ini sebagai langkah progresif pemerintah dalam melindungi anak-anak di ruang digital.

"Tentu ini kebijakan yang baik dan saya sepakat sekali media sosial ini platform yang berisiko tinggi," kata Annisa.

Menurutnya, ada banyak cara untuk mengajari anak-anak tentang teknologi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada media sosial. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti PP Tunas agar implementasinya berjalan optimal di tingkat lokal.

Implementasi Harus Dikawal

Meskipun kebijakan ini mendapatkan respons positif dari masyarakat dan pemangku kepentingan, Annisa menegaskan bahwa penerapan PP Tunas harus dikawal agar betul-betul berdampak positif, terutama dalam melindungi anak-anak usia di bawah 16 tahun.

"Pemerintah daerah akan menindaklanjuti PP Tunas agar implementasinya berjalan optimal. Penerapan PP Tunas harus dikawal agar betul-betul berdampak positif terutama dalam melindungi anak-anak usia di bawah 16 tahun," ujarnya.

Platform yang Patuh dan yang Belum Patuh

Sejauh ini, beberapa platform digital telah menunjukkan kepatuhan terhadap PP Tunas, antara lain:

Platform yang belum memenuhi ketentuan akan menghadapi sanksi berjenjang, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, pembatasan akses sementara, hingga pemblokiran permanen.