Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengusulkan langkah berani untuk melakukan merjer atau restrukturisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Usulan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, baik dari sisi struktur birokrasi maupun dari sisi anggaran, dengan menggabungkan dinas-dinas yang memiliki fungsi serupa.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai strategi menata kembali struktur organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih tepat fungsi dan minim pemborosan.
"Dinas yang satu rumpun atau sejenis digabungkan saja, otomatis akan terjadi penghematan," ujar Ono di Bandung, Senin (30/3/2026).
Contoh Sektor Pertanian: Tumpang Tindih Fungsi
Ono mencontohkan sektor pertanian yang saat ini terbagi ke dalam beberapa instansi dengan fungsi yang berdekatan, bahkan tumpang tindih:
| Instansi | Fungsi Utama |
|---|---|
| Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | Mengurus komoditas pangan dan hortikultura |
| Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan | Mengurus ketahanan pangan dan peternakan |
| Dinas Perkebunan | Mengurus komoditas perkebunan |
Menurut Ono, penggabungan dinas-dinas tersebut akan menyederhanakan koordinasi kebijakan. Dengan struktur yang lebih ramping, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih terintegrasi dan hasilnya lebih terasa bagi petani serta pelaku usaha pangan.
"Jangan sampai petani bingung harus ke mana karena urusannya terpecah-pecah. Satu pintu saja, koordinasi lebih mudah, anggaran lebih efisien," tegasnya.
Catatan Keras: Jangan Ada PHK!
Meskipun mendorong perampingan struktur, Ono memberikan catatan keras agar efisiensi tidak mengorbankan nasib pegawai. Ia menolak tegas opsi pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).