Pemerintah, lanjutnya, tengah melakukan deregulasi besar-besaran. Aturan yang dianggap tak relevan dipangkas, dan sebuah “gugus tugas debottlenecking” dibentuk untuk membereskan hambatan investasi secara cepat.
“Langsung ke intinya,” tegasnya, sebush kalimat sederhana yang selama ini justru sulit diwujudkan dalam praktik administrasi.
Prabowo juga menekankan pentingnya kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dalam analogi yang cukup berani, ia menyebut Presiden modern sebagai CEO yang harus sigap menyelesaikan masalah.
Sebuah konsep yang mungkin efisien, tapi juga menyisakan pertanyaan klasik, ketika negara dikelola seperti perusahaan, siapa sebenarnya pemegang saham utamanya?
Dalam forum tersebut, Prabowo juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi dengan Jepang. Ia menyebut ini sebagai momentum strategis untuk memperdalam kerja sama dan mendorong pertumbuhan bersama.
Dengan melibatkan “otak-otak terbaik” dari kedua negara, ia optimistis hasil besar bisa dicapai dalam waktu cepat, sebuah janji yang terdengar ambisius di tengah dinamika global yang justru makin tidak pasti.
Di balik optimisme itu, pesan utamanya jelas: Indonesia ingin tampil sebagai tujuan investasi yang ramah, cepat, dan responsif bahkan jika itu berarti presiden harus turun langsung menangani keluhan.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal kesiapan investor datang, melainkan apakah sistem di dalam negeri siap mengikuti ritme “kerja cepat” ala CEO negara.