Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan politik: bahwa perjalanan luar negeri bukan sekadar agenda bilateral, melainkan bagian dari strategi menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global.
Di satu sisi, kritik publik terhadap frekuensi kunjungan luar negeri bukan tanpa alasan. Di sisi lain, pemerintah mengklaim setiap perjalanan adalah investasi diplomatik.
Akhirnya, publik dihadapkan pada dua pilihan persepsi dimana melihatnya sebagai “jalan-jalan berbiaya negara”, atau “maraton diplomasi demi energi”.
Yang jelas, di era ini, batas antara keduanya tampaknya semakin tipis tergantung siapa yang menjelaskan, dan siapa yang mendengarkan.*****