Andhika mengungkapkan bahwa Garut terpilih berdasarkan kriteria yang sangat ketat:
✅ Skor MCP (Monitoring Center for Prevention) minimal 75
✅ Skor SPI (Survey Penilaian Integritas) yang stabil
✅ Predikat SAKIP minimal B
✅ Indeks SPBE yang mencukupi
✅ Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK selama dua tahun berturut-turut
“Tapi nomor 8 inilah yang paling sulit kami dapatkan. Karena semua rata-rata ada. Tidak terdapat kepala daerah, kepala OPD yang dalam proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain. Nah kami juga melakukan verifikasi kepada aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan dari KPK sendiri. Dan alhamdulillah kami hadir di sini, berarti prosesnya masih aman-aman saja,” ungkapnya.
Pernyataan ini menjadi kabar baik bagi Garut, sekaligus bukti bahwa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan selama ini mulai menunjukkan hasil.
Program Kolaborasi Lima Kementerian/Lembaga
Andhika menambahkan bahwa program ini merupakan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan lima kementerian/lembaga:
| Lembaga | Peran |
|---|---|
| KPK RI | Koordinator dan verifikasi utama |
| Kemenpan-RB | Penilaian SAKIP dan reformasi birokrasi |
| Kemendagri | Evaluasi tata kelola pemerintahan daerah |
| Kemenkeu | Penilaian pengelolaan keuangan daerah |
| Ombudsman RI | Penilaian pelayanan publik |
“Dari 2024 kami sudah melakukan observasi di 6 provinsi: Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Dari semua ini, akhirnya kami menentukan 2 kabupaten dan 2 kota untuk dilakukan bimbingan teknis dan ditetapkan setelah melalui tahap penilaian,” jelas Andhika.
Jika terpilih, Pemkab Garut akan didampingi secara intensif hingga mencapai nilai kelulusan minimal 90 untuk ditetapkan sebagai Kabupaten Antikorupsi.
Inspektur Jabar: Antikorupsi Bukan Sekadar Slogan
Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat, Eman Sulaeman, menegaskan bahwa predikat Antikorupsi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang harus tercermin dalam pelayanan publik.