“Kalau tidak masuk kas daerah, berarti uangnya di mana? Sejak kapan kejaksaan jadi tempat penitipan dana?” ujarnya.
Pertanyaan ini menambah daftar panjang keraguan publik terhadap transparansi penanganan kasus tersebut.
Inspektorat Provinsi Jawa Barat melalui Eman Sulaeman menegaskan bahwa predikat antikorupsi tidak boleh berhenti pada simbol atau penilaian administratif.
“Harus ada bukti nyata, bukan sekadar slogan,” tegasnya.
Pernyataan ini seolah menjadi pengingat bahwa indikator angka dan laporan belum tentu mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Kisah Garut hari ini menghadirkan ironi klasik birokrasi
di atas kertas, skor bagus, sistem rapi, dan predikat siap antikorupsi.
Namun di lapangan, satu kasus saja bisa menggoyahkan kepercayaan publik.
Program Kabupaten Antikorupsi sejatinya bukan sekadar soal lolos penilaian KPK, tetapi bagaimana hukum berjalan konsisten tanpa “lari-lari kecil” di tempat.